Ganjar Pranowo Dinilai Punya Komitmen Berantas Korupsi, Apa Buktinya?

2. Pencegahan anti-korupsi harus dilakukan

Ilustrasi pengembalian kerugian keuangan negara tindak pidana korupsi. (IDN Times/Mardya Shakti)

Dalam kesempatan itu, Riza mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Ganjar untuk mencegah praktik korupsi di Jawa Tengah. Menurutnya, yang terpenting dilakukan adalah mencegah praktik korupsi, terutama bagi generasi muda.

“Itu memang sangat bagus sekali, terutama yaitu, yang sudah saya jelaskan tadi memberikan pendidikan anti korupsi di sekolah-sekolah yang ada di Jawa Tengah,” kata dia.

“Karena memang pencegahan ini yang sangat ditonjolkan oleh Pak Ganjar jadi tidak hanya pemberantasannya, tetapi diutamakan pencegahannya. Bagaimana kita bisa menghilangkan korupsi di Indonesia kalau pencegahan tidak dilakukan,” sambung Riza.

3. Bisa wujudkan generasi emas

Ganjar Pranowo (IDN Times/Aryodamar)

Lebih lanjut, Riza mengatakan, pendidikan untuk mencegah praktik korupsi bisa dilakukan untuk mewujudkan generasi emas pada 2045. Sebab, generasi muda yang akan menduduki kursi pemerintahan.

“Kalau mereka sudah sadar atau korupsi dari awal seperti ini tentunya mereka diharapkan akan menjadi pemimpin yang bersih. Ini yang membuat kenapa dari latar belakang dan rekam jejak yang ada, kalau kita lihat dari pada Ganjar selama menjadi gubernur Jawa Tengah, itu memang terlihat dari apa yang sudah diapresiasi oleh KPK," kata dia.

"Bahkan dan oleh KemenpanRB bahwa pencegahan korupsi dan nanti-korupsi yang dilakukan oleh Pak Ganjar selama beliau jadi gubernur Jawa Tengah itu sudah sangat terlihat,” imbuh Riza.

4. Ganjar pernah disebut-sebut dalam kasus korupsi e-KTP

Ketua KPK Firli Bahuri (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)

Selama ini Ganjar kerap disebut-sebut dalam kasus korupsi e-KTP, saat dia menjabat sebagai anggota DPR RI. Namun, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan pihaknya belum menemukan bukti keterlibatan Gubernur Jawa Tengah itu dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP.

Menurut Firli, pemeriksaan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana harus didukung dengan bukti yang cukup. "Sampai hari ini kita belum menemukan ada bukti atau tidak. Gak boleh kita menetapkan seseorang menjadi tersangka tanpa ada bukti," ucap Firli di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 28 April 2022.

Firli menegaskan apabila ada pihak yang diduga terlibat dalam sebuah perkara tapi tak ada bukti yang kuat, maka harus dihentikan. Menurutnya, KPK keliru apabila menyebut seseorang terlibat tanpa bukti.

"Misalnya ada seseorang yang diduga melakukan suatu peristiwa pidana kalau buktinya tidak ada harus kita hentikan. Begitu juga orang-orang yang disebut (Ganjar). Justru kalau kita menyebut seseorang tanpa bukti itu keliru, inilah yang namanya kepastian hukum dan juga kepastian keadilan," terang jenderal polisi bintang tiga yang sudah purnawirawan itu.

Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.