Jokowi: Kerja TNI-Polri Bersifat Komando, Tak Asal Panggil Penceramah
Presiden Jokowi beri sambutan di acara Pembukaan Inovasi Indonesia Expo 2020 pada Selasa (10/11/2020) (Dok. Biro Pers Kepresidenan)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengingatkan kepada TNI-Polri tidak bisa ikut dalam urusan demokrasi. Hal itu Jokowi sampaikan dalam rapat pimpinan (rapim) TNI-Polri di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, hari ini.
Mulanya, Jokowi menyinggung mengenai pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang saat ini sudah diatur oleh pemerintah dan disetujui DPR. Menurutnya, TNI-Polri harus ikut membantu mendisiplinkan masyarakat.
"Untuk mencapai ini, dibutuhkan yang namanya kedisiplinan nasional. Ini yang kita sekarang ini lemah. Oleh sebab itu, saya minta pada jajaran TNI-Polri untuk bisa memberikan contoh kepada masyarakat urusan yang satu ini, kedisiplinan nasional, tapi di TNI sendiri juga harus mulai berbenah, yang namanya disiplin tentara, yang namanya disiplin di kepolisian itu berbeda dengan masyarakat sipil, sangat beda sekali," ujar Jokowi, Selasa (1/3/2022).
"Tidak bisa yang namanya tentara, yang namanya polisi itu ikut dalam urusan demokrasi," sambungnya.
Baca Juga: Jokowi: Pemindahan IKN Bukan Sekadar Bangun Gedung, Tapi Lompatan RI
1. Kerja di TNI-Polri bersifat komando, tak boleh maunya sendiri
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kedua kiri kiri) berfoto bersama Kapolri Jenderal Pol Idham Azis (kedua kanan) didampingi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono (kiri), Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Fadjar Prasetyo (tengah) dan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen TNI Moch Fachrudin (kanan) usai upacara penganugerahan tanda kehormatan Bintang Angkatan Kelas Utama di Mabes TNI, Jakarta pada 2020 (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, aturan kerja di TNI-Polri bersifat komando. Tak ada bawahan yang bekerja semaunya sendiri.
"Dengan berbicara masalah demokrasi, tidak ada namanya di tentara, kepolisian, gak ada. Hal seperti ini harus mulai dikencangkan lagi, supaya masyarakat itu melihat dan bisa kita bawa juga ke arah kedisiplinan nasional. Ini bukan hanya bapak ibu yang bekerja, tapi yang di rumah juga sama," ucapnya.
Baca Juga: Bertemu Seniman Senior di Istana Bogor, Jokowi Jelaskan soal IKN
2. Jangan asal panggil penceramah, harus dikoordinasikan
Editor’s picks
Jokowi beri sambutan di Puncak Acara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-92 pada Rabu (28/10/2020) (Dok. Biro Pers Kepresidenan)Lebih lanjut, Jokowi mengatakan, TNI-Polri beserta keluarganya tak bisa sembarangan mengundang para penceramah datang ke lingkungannya. Menurut dia, pihak luar yang datang ke lingkungan TNI-Polri harus dikoordinasikan dengan kesatuannya masing-masing.
"Makro, mikro harus kita urus juga, tahu-tahu undang penceramah radikal," katanya.
Jokowi kemudian menyampaikan kepada para pimpinan untuk mengingatkan grup WhatsApp TNI-Polri. Sebab, di dalamnya ada pembahasan mengenai ketidaksetujuan pemindahan ibu kota negara (IKN).
"Saya lihat di WA group, kalau di kalangan sendiri boleh, hati-hati. Kalau dibolehkan dan kalau diteruskan hati-hati," katanya.
Dia mengingatkan kepada anggota TNI-Polri yang membahas ketidaksepakatannya soal pemindahan IKN untuk hati-hati.
"Misalnya bicara mengenai IKN, gak setuju IKN apa, itu sudah diputuskan pemerintah dan disetujui DPR, kalau di dalam disiplin TNI-Polri sudah tidak bisa diperdebatkan, apalagi di WA group dibaca gampang," ucapnya.
"Hati-hati dengan ini dimulai dari dari yang kecil nanti membesar dan kita kedisiplinan TNI dan Polri, karena disiplin tentara dan polri berbeda dengan sipil dan dibatasi oleh aturan pimpinan," sambungnya.
3. Jokowi ingatkan tentara punya aturan sendiri
Presiden Jokowi pimpin rapat terbatas di Istana pada Senin (16/11/2020) (Dok. Biro Pers Kepresidenan)Lebih lanjut, mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengingatkan, tentara memiliki aturan sendiri. Sebab, tentara tidak bisa mengikuti aturan demokrasi secara utuh seperti warga sipil.
"Ini perlu saya ingatkan, di seluruh dunia tentara punya aturan sendiri, kitab undang-undang disiplin tentara, yang kalau kita lihat, intinya adalah kesetiaan tegak lurus. Saya baca ini apa sih intinya? Kesetiaan tegak lurus. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan," kata Jokowi.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
