Jokowi Minta Kepala Daerah Kendalikan Harga Bahan Pokok
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo meminta seluruh kepala daerah untuk mengendalikan harga bahan pokok di wilayahnya. Hal itu disampaikan Jokowi dalam acara pengarahan Presiden RI kepada seluruh menteri/kepala lembaga, kepala daerah, pimpinan BUMN, Pangdam, Kapolda dan Kajati di Jakarta Convention Center (JCC).
Mulanya, Jokowi menyinggung soal kenaikan inflasi di berbagai negara. Menurutnya, Indonesia masih bersyukur inflasi di Indonesia masih tak setinggi di negara lain.
"Kalau di negara lain, urusan inflasi adalah urusan bank sentral, caranya menaikkan interest rate sekian basis poin, sehingga kredit menjadi ter-rem, uang yang lari ke masyarakat juga ke-rem, inflasi turun, tapi teori-teori seperti itu sekarang tidak menjamin inflasi turun," ujar Jokowi, Kamis (29/9/2022).
Baca Juga: Jokowi Bakal Beri Rp10 Miliar bagi Pemda yang Bisa Kendalikan Inflasi
1. Jokowi senang BI dan Kementerian Keuangan berjalan bersama
Oleh karena itu, Jokowi meminta Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan untuk berjalan bersama menangani kenaikan inflasi. Menurutnya, yang terpenting dalam mengatasi inflasi bukan mengerem laju uang yang beredar di masyarakat.
"Saya senang Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan berjalan beriringan dan rukun, tanpa intervensi kewenangan BI," ucap dia.
Baca Juga: Di Depan Kepala Daerah, Jokowi Sebut Semua Negara Takut Inflasi
2. Kendalikan harga kebutuhan pokok untuk tekan laju inflasi
Lebih lanjut, Jokowi menerangkan, salah satu cara untuk menekan laju inflasi dengan mengendalikan harga kebutuhan pokok. Menurutnya, kenaikan harga bahan pokok berimbas pada inflasi.
"Ini juga kontributor inflasi terbesar sampai Agustus. Urusan cabe merah, bawang merah, telur ayam, urusan tomat, urusan tahu, mi instan, tempe dan beras. Hati-hati barang ini, tolong dilihat betul, cek harian karena setiap hari saya dapatnya angka-angka seperti ini, gak pernah sarapan, gak pernah makan pagi, tapi diberi sarapan angka-angka," kata dia.
3. Jokowi minta kepala daerah urus ongkos transportasi dari produksi hingga ke pasar
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga meminta kepada kepala daerah untuk ikut mengurus transportasi dari produksi hingga ke pasar. Ongkos tersebut nantinya akan ditanggung oleh APBD.
"Misalnya, urusan harga telur naik, produksinya di mana sih telur? Di Bogor? Di Blitar, di Purwodadi dan lain-lain, kalau misalnya di Palembang harga telur naik, di Provinsi Sumsel naik misalnya, sudah ambil saja telur dari Bogor, biarkan pedagang atau distributor beli di Bogor, tapi ongkos angkutnya ditutup APBD untuk provinsi, kabupaten/kota," imbuhnya.