Kejahatan Lingkungan: Bola Panas untuk Capres 2024

Menurut Walhi, food estate untuk dampak lingkungannya, baik atau buruk?

Manajer Kajian Hukum dan Kebijakan Walhi, Satrio Manggala (dok. IDN Times)

Sejauh penelitian yang kami lakukan paling banyak itu di Kalimantan Tengah. Karena, sebetulnya kesalahannya itu mengulang, khususnya di Kalimantan Tengah. Itu ada tiga kabupaten, dan beberapa itu ada di lahan gambut. Gambut itu ekosistem penting, esensial. Dia unik punya ekosistem hidrologi tersendiri.

Pertanyaannya adalah, apakah ini baru terjadi hari ini? Gak, kita mengulang kesalahan masa lalu, dari zaman Presiden Soeharto sudah ada, namanya Pengembangan Lahan Gambut, sama untuk pangan, zaman SBY juga melakukan juga ada. Di Papua, integrated food estate and energy, itu juga sama, karena ada beberapa hal yang menurut kita problem itu, bentuk pertaniannya kan yang tadinya masyarakat kita agraris, masyarakat kita itu punya pengetahuan gak terhadap pertanian? Punya, tapi ini mau diambil alih menjadi konsep industrial. Kedua, membuka lahan-lahan baru yang itu paling banyak catatan kami itu deforestasi.

Beberapa hal ini kemudian menjadi janggal bagi kami, kenapa harus terus diulang. Karena beberapa temuan ditunggangi pihak lain, menguntungkan segelintir orang karena mekanismenya menjadi industrial, ada beberapa kegagalan, misalnya di Kalteng dan ada juga dimanfaatkan untuk peternakan skala besar.

Coba kita cek kalau misalnya secara visi, itu kita setuju, melihat Indonesia harus berdaulat pangan, penting, krisis pangan harus kita akui, apalagi situasi terbaru krisis iklim, akan ada potensi krisis pangan. Tapi, mewujudkan kita untuk menghadapi krisis pangan seringkali trouble, kenapa harus dibuat food estate sedangkan di sisi lain ada alih fungsi lahan

Walhi menemukan gak dalam kajiannya indikasi dana hasil kejahatan lingkungan masuk ke partai politik?

Masih sangat asumtif, tapi secara pola bisa ketemu. Kan, persoalannya dana sumbangan ke partai politik dari sumber yang sah itu tidak pernah ada mekanisme trasnparansi, dan apa yang dirilis PPTAK itu kita apresiasi. Tapi, bagaimana kita bisa kawal, gak ketahuan padahal itu sangat fundamental itu untuk kita ketahui larinya uang dari kejahatan itu ke partai. Tunjuk partainya yang mana, atau ke semua. Mekanismenya seperti apa, Walhi ini kan bukan infrastruktur penegakan hukum negara, untuk mencari satu kejahatan modusnya apa, dia larinya ke mana, kejahatan lingkungan ini mirip seperti korupsi, kejahatan yang luar biasa, jadi perlu perangkat sistematis dari penegak hukum.

Apakah Walhi memiliki catatan hitam terkait kejahatan lingkungan untuk Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto?

Parameternya tentu soal kemudian ke mana keberpihakan ke lingkungan hidup. Siapa catatan hitamnya? Kalau corak bisnisnya negara masih ke arah corak produksi yang kapitalistik, mengeksploitasi habis-habisan, tentu semuanya mempunyai catatan hitam, karena semuanya akan tergantung pada bisnis itu.

Walhi apakah memandang dari ketiga bacapres miliki komitmen untuk mencegah kejahatan lingkungan?

Sampai hari ini, kami belum mendengar ya terkait dengan komitmen pencegahan lingkungan, apalagi dengan kaitan situasi krisis iklim hari ini. Jangan lupa, kita belum punya undang-undang khusus terkait perubahan iklim, bagaimana mengaturnya, bagaimana Indonesia bisa beradaptasi terhadap perubahan iklim, kalau mau terjadi perubahan, harusnya ada perubahan radikal, karena perwujudan pengembalian ekosistem.

Untuk membangun lumbung pangan seperti apa seharusnya?

Menurut kami, dalam pelaksanaan program apapun, harus mengacu pada keadilan ekologi, negara ini sangat kaya sumber daya alam, tapi selalu terjebak dalam tata kelolanya, bagaimana itu bisa menyeimbangkan, harmoni dan lain-lain. Dalam pengetahuan itu kita punya, masyarakat adat kita sudah tahu lebih lama dan bisa menyeimbangkan kehidupan bersama alam. Tentu bukan hanya food estate dan ada banyak program negara.