PDIP: Putusan MKMK Selesaikan Satu Babak Drama Jelang Pemilu 2024

Jakarta, IDN Times - Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo, mengatakan, putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang mencopot Anwar Usman dari jabatan Ketua MK dinilai sebagai tanda selesainya satu babak drama jelang Pemilu 2024.

"Memutuskan salah seorang 'aktor drama' ini untuk keluar dari arena permainan karena melanggar kode etik," ujar Andreas kepada IDN Times, Selasa (7/11/2023).

Andreas menyebut Anwar Usman seharusnya dipecat dari MK. Sebab, pelanggaran yang dilakukan Anwar Usman terkait etik berat.

"MKMK tidak masuk dalam keputusan MK tentang perkara 90 yang berkaitan dengan persyaratan capres-cawapres mengenai batas usia 40 tahun karena keputusan tersebut final and binding. Namun, ada catatan menarik yang tentu menjadi ruang bagi publik untuk mempertanyakan berkaitan temuan dari MKMK yang tadi dibacakan oleh Ketua MKMK, Jimly Asidiqie bahwa Ketua MK, Anwar Usman, dalam proses keputusan perkaran batas usia capres-cawapres ini membuka ruang intervensi," ucap dia.

"Persoalan ini adalah bagian dari pelanggaran etika oleh Anwar Usman, tetapi bagi publik terutama para ahli hukum, siapa yang melakukan intervensi?" sambungnya.

Meski Anwar Usman dicopot sebagai Ketua MK, Andreas Hugo menyebut Gibran Rakabuming Raka bisa tetap lolos menjadi cawapres karena putusan terkait syarat pendaftaran capres-cawapres tidak dicabut.

"Sehingga menurut saya, keputusan MKMK ini telah melegalisasi keputusan MK tentang batas usia 40 tahun dan memberikan kesempatan bagi Gibran untuk dicalonkan sebagai cawapres, tetapi menjadi pertanyaan soal legitimasi berkaitan demgan ruang intervensi yang dibuka oleh Anwar Usman. Pertanyaannya, siapa yang mengintervensi proses ini?" kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko "Jokowi" Widodo bicara tentang situasi menjelang Pemilu 2024. Sebab, menurut Jokowi, hal yang lebih banyak tampak jelang hari pemungutan suara adalah drama dan sinetron ketimbang adu gagasan.

"Kita ingin kita semua memiliki pandangan yang sama bahwa yang namanya kompetisi politik itu biasa, keinginan untuk berkuasa, itu juga wajar-wajar saja. Bertanding untuk menang itu juga hal yang sangat wajar. Tetapi, yang tetap kita tunjukkan adalah demokrasi yang berkualitas, tidak memecah belah dan tak saling memfitnah," ujar Jokowi di DPP Partai Golkar pada Senin (6/11/2023).

 

 

Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.

Baca Juga: Komisi III DPR Apresiasi MKMK soal Pencopotan Anwar Usman