Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD, PDIP Bicara Kedaulatan Rakyat
- Presiden Prabowo Subianto usulkan kepala daerah dipilih oleh DPRD, merespons perlu adanya evaluasi dalam sistem politik Indonesia
- Juru bicara PDI Perjuangan, Chico Hakim, menegaskan kedaulatan rakyat sebagai hukum tertinggi dan belum menentukan sikap terkait usulan Prabowo
Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto mengusulkan kepala daerah sebaiknya dipilih oleh DPRD. Menanggapi itu, juru bicara PDI Perjuangan, Chico Hakim mengatakan yang harus dijunjung tinggi adalah kedaulatan rakyat.
"PDI Perjuangan menempatkan kedaulatan rakyat sebagai hukum tertinggi. Apa pun sistemnya, selama moral, etika dan sistem hukum diabaikan, ya akan rapuh semuanya," ujar Chico melalui pesan singkat, Jumat (13/12/2024).
1. PDIP belum berada pada posisi menerima atau menolak
Meski demikian, kata Chico, PDI Perjuangan belum berada pada posisi menerima atau menolak usulan Prabowo tersebut. Menurutnya, yang harus diubah adalah perilaku pelaku politik.
"Tentunya bukan sistem atau teknis dari pemilihan itu, yang perlu diubah utamanya yang diubahnya adalah perilaku dari insan-insan politik, baik itu partai politik dan juga kekuasaan dan juga aparat penyelenggara negara," ucap dia.
Selain itu, Chico juga menyinggung pentingnya netralitas aparat penyelenggara pemilu dan penegak hukum. Sehingga, pada prosesnya tidak ada kecurangan.
"Nantinya bila sistem itu diubah menjadi dipilih oleh segelintir politisi di parlemen, akan lebih mudah bagi mereka-mereka yang ingin melakukan intervensi dan ini justru akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang bukan kehendak dari rakyat. Intinya, kita harus mengkaji semua ini, namun bahwa yang harus diperbaiki adalah moral dan etika insan-insan yang berkecimpung di dunia politik," tutur dia.
2. Prabowo sebut biaya politik di Indonesia mahal
Sebelumnya, Presiden Prabowo mengakui perlu ada evaluasi dalam sistem politik Indonesia, termasuk dalam hal pemilihan kepala daerah. Ia pun mengusulkan agar kepala daerah seperti gubernur dan bupati dipilih oleh DPRD.
Adapun, usulan itu merespons pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang menyoroti pelaksanaan Pilkada 2024 seperti Pilkades. Karena itu, Bahlil menyarankan agar perlu evaluasi yang menyeluruh terkait demokrasi Indonesia di masa yang akan datang.
Gayung bersambut, Prabowo juga mengakui pelaksanaan pilkada di Indonesia membutuhkan biaya yang sangat besar, baik yang dikeluarkan oleh negara atau partai politik itu sendiri. Karena itu, ia mengajak seluruh pimpinan partai politik yang hadir dalam puncak HUT ke-60 Golkar untuk memikirkan dengan cermat merevisi sistem politik Indonesia.
Ia pun lantas membandingkannya dengan beberapa negara lain, seperti Malaysia, Singapura hingga India, di mana pelaksanaan pemilu di negara-negara itu sangat efisien.
"Saya lihat negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, ya sudah DPRD itu lah yang milih gubernur bupati. Efisien tidak keluar duit," kata Prabowo di SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).
3. Prabowo sebut perlu ada perbaikan sistem
Prabowo bahkan mengatakan, usulan ini sebetulnya bisa saja diputuskan segera karena banyak ketua umum parpol yang hadir.
Kepala Negara mengakui, Indonesia memang perlu memperbaiki tatanan sistem politiknya. Ia juga menekankan, agar tidak perlu malu bahwa sistem yang berjalan saat ini terlalu mahal.
"Menurut saya, kita harus memperbaiki sistem kita, dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal," kata dia
