Seribu Pengasuh Ponpes Berkumpul, Tolak Kampanye Politik di Pesantren

Jakarta, IDN Times - Seribu pengurus pondok pesantren (ponpes) berkumpul di Al Muhajirin, Purwakarta, Jawa Barat pada 22-24 September 2024. Mereka hadir dalam acara Halaqah Nasional Pengasuh Pesantren bertema Fikih Siyasah: Penguatan Kemandirian Pesantren untuk Stabilitas Nasional.

Salah satu dari tiga pokok isu utama adalah masalah kebangsaan terkait Pemilu 2024. Pembahasan itu mecakup etika politik kiai, pencegahan kekerasan berbasis agama, netralitas penyelenggara dan aparat dalam pemilu, stabilitas nasional, dan pengembangan wawasan kebangsaan melalui kurikulum pesantren.

Direktur Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), KH Sarmidi Husna, mengatakan melalui halaqah itu, pengurus pondok pesantren menyatakan penolakan terhadap adanya kampanye politik di pesantren. Meski demikian, kegiatan politik di lembaga pendidikan termasuk pesantren tetap diperbolehkan sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi, asalkan mendapat izin dari pengelola.

"Para pengasuh pesantren, karena itu, menolak pelaksanaan kampanye di lingkungan pesantren dengan mempertimbangkan madharat-nya jauh lebih besar daripada kemanfaatannya," kata Sarmidi dalam keterangannya, Minggu (24/9/2023).

Tak hanya mengenai politik, Halaqah Nasional itu membahas sejumlah isu seperti kemandirian pesantren, transformasi digital di pesantren, inkubasi bisnis pesantren, keadilan pajak bagi pesantren.

"Halaqah ini kita menghadirkan 1.000 pengasuh pesantren di Indonesia untuk membahas isu-isu aktual dan membangun silaturahim antar pengasuh pesantren. Halaqah nasional ini juga memberikan kesempatan bagi pesantren-pesantren di seluruh Indonesia untuk berbagi pengalaman, mengeksplorasi inovasi baru, dan membangun jaringan yang kuat demi masa depan yang lebih baik," ujar Sarmidi dalam keterangannya, Minggu (24/9/2023).

Baca Juga: Menag Minta Aturan Kampanye di Fasilitas Pendidikan Segera Dikaji