Muhammadiyah Soroti Wacana New Normal, Haedar: Masyarakat Bingung

Menurut Haedar, pemerintah perlu menjelaskan tentang kebijakan new normal, agar masyarakat tidak membuat penafsiran sendiri. Sebagai contoh, mal dan tempat perbelanjaan mulai dibuka. Sementara, masjid dan tempat ibadah masih harus ditutup.

"Hal ini berpotensi menimbulkan ketegangan antara aparat pemerintah dengan umat dan jemaah. Padahal, ormas keagamaan sejak awal konsisten dengan melaksanakan ibadah di rumah, yang sangat tidak mudah keadaannya di lapangan bagi umat dan bagi ormas sendiri demi mencegah meluasnya kedaruratan akibat wabah COVID-19," jelasnya.

Haedar mengatakan, berdasarkan laporan dari BNPB, pandemik COVID-19 belum dapat diatasi. Akan tetapi, pemerintah justru melonggarkan aturan PSBB dan mewacanakan penerapan new normal.

"Apakah semuanya sudah dikaji secara valid dan seksama dari para ahli epidemiologi?  Wajar jika kemudian tumbuh persepsi publik yang menilai kehidupan masyarakat dikalahkan untuk kepentingan ekonomi," ucapnya.

Haedar mengusulkan agar pemerintah mengkaji pemberlakuan new normal. Pertama, mengenai dasar kebijakan new normal dari aspek utama, yakni kondisi penularan COVID-19 di Indonesia saat ini.

Kedua, maksud dan tujuan new normal. Ketiga, konsekuensi terhadap peraturan yang sudah berlaku, khususnya PSBB dan berbagai layanan publik. Keempat, jaminan daerah yang sudah dinyatakan aman atau zona hijau yang diberlakukan new normal.

"Kelima, persiapan-persiapan yang seksama agar masyarakat tidak menjadi korban, termasuk menjaga kemungkinan masih luasnya penularan wabah COVID-19," jelasnya.