Kebebasan Pers Mesir Terancam, PBB Tuntut Jurnalis Dibebaskan
- OHCHR mendesak Mesir menghentikan intimidasi terhadap pers, membebaskan jurnalis ditahan, serta menghentikan proses hukum yang dinilai tidak berdasar terkait kerja jurnalistik sah.
- Polisi Mesir menangkap enam jurnalis pemeriksa fakta Matsaddash pada September 2026 atas tuduhan menyebarkan berita bohong dan pasal antiterorisme; penahanan mereka terus diperpanjang tanpa sidang terbuka.
- Pengadilan Kairo menutup Mada Masr, mendenda pemimpin redaksi Lina Attalah 3 juta pound Mesir, menyita peralatan, serta mengungkap vonis penjara setahun dalam perkara 2024.
Jakarta, IDN Times - Kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (OHCHR) mendesak pemerintah Mesir untuk menghentikan tekanan terhadap kebebasan pers, pada Selasa (10/11/2026). PBB juga meminta otoritas setempat segera membebaskan para jurnalis yang saat ini ditahan.
Penangkapan terhadap para jurnalis independen belakangan ini dinilai membatasi kebebasan berpendapat masyarakat. Tindakan pemerintah Mesir tersebut akhirnya memicu kecaman dari berbagai organisasi dunia.
1. PBB tuntut Mesir hentikan intimidasi terhadap pekerja media
Kantor Hak Asasi Manusia PBB menyatakan prihatin atas makin ketatnya pembatasan kerja jurnalistik di Mesir. Juru bicara PBB, Thameen Al-Kheetan, menegaskan bahwa ancaman terhadap wartawan harus segera dihentikan agar masyarakat tetap mendapat informasi yang akurat.
"Perkembangan yang mengkhawatirkan ini harus segera diakhiri, dan para jurnalis harus dapat menjalankan tugas penting mereka secara bebas dari intimidasi serta aksi balas dendam," ujar Thameen Al-Kheetan dalam pernyataan resminya di Jenewa, dilansir BBC.
Al-Kheetan mendesak pihak keamanan dan kejaksaan Mesir untuk menghentikan semua proses hukum yang tidak berdasar terhadap para pekerja media.
"Pihak berwenang harus membebaskan seluruh reporter Matsaddash dan membatalkan segala dakwaan yang timbul semata-mata dari kerja jurnalistik mereka yang sah," tegasnya.
Di sisi lain, pemerintah Mesir menyatakan tetap berkomitmen pada kebebasan berpendapat. Namun, pemerintah menegaskan semua media wajib mematuhi hukum nasional dan menjaga keamanan negara.
2. Polisi Mesir tangkap seluruh tim redaksi pemeriksa fakta Matsaddash
Kebebasan pers di Mesir makin memburuk setelah polisi menangkap seluruh tim redaksi dari situs pemeriksa fakta independen, Matsaddash, pada akhir September 2026. Sejak berdiri pada 2018, media online ini fokus memeriksa kebenaran pernyataan pejabat pemerintah dan meluruskan berita bohong di internet.
Penangkapan ini menimpa enam jurnalis utama Matsaddash. Pihak keamanan menuduh mereka menyebarkan berita bohong untuk kepentingan Ikhwanul Muslimin, yaitu kelompok yang dilarang di Mesir. Polisi juga menjerat para jurnalis tersebut dengan pasal antiterorisme.
Manajemen Matsaddash membantah keras tuduhan itu. Mereka menegaskan bahwa laporan Matsaddash selama ini justru konsisten membongkar berita bohong yang disebarkan oleh media pendukung Ikhwanul Muslimin. Namun hingga kini, kejaksaan setempat terus memperpanjang masa penahanan keenam jurnalis tersebut tanpa pernah menyidangkannya di pengadilan terbuka.
3. Pengadilan Kairo tutup paksa media Mada Masr dan denda pemimpin redaksinya
Tekanan terhadap kebebasan pers kembali terjadi di Mesir pada akhir Oktober 2026. Pengadilan di Kairo menjatuhkan vonis bersalah kepada Pemimpin Redaksi Mada Masr, Lina Attalah, karena dituduh menjalankan situs berita tanpa izin resmi dari pemerintah.
Hakim menjatuhkan denda sebesar 3 juta pound Mesir (Rp1,01 miliar), menyita seluruh peralatan kerja, dan memerintahkan penutupan operasional Mada Masr. Attalah sempat ditahan di gedung pengadilan sebelum akhirnya dibebaskan setelah membayar lunas denda tersebut. Namun saat dibebaskan, ia baru mengetahui bahwa ada pengadilan lain yang diam-diam telah menghukumnya satu tahun penjara atas kasus penyebaran berita palsu pada 2024 yang tidak pernah diberitahukan sebelumnya.
Kuasa hukum Mada Masr menjelaskan bahwa pihaknya sudah berkali-kali mengajukan izin resmi sejak 2018 hingga 2023, tetapi permohonan itu digantung tanpa kepastian tertulis. Sejumlah lembaga pemantau kebebasan pers internasional menilai aturan perizinan ini sengaja dipakai pemerintah untuk membungkam media independen. Media tersebut dikenal sering membongkar kasus korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan krisis ekonomi.
