Jakarta, IDN Times - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah menyatakan akan mengajukan izin mengelola tambang. Peneliti Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS-Great Edunesia), Muhammad Anwar, meyakini keputusan Muhammadiyah sudah melalui kajian matang.
“Kami meyakini keputusan Muhammadiyah untuk menerima konsesi tambang tentunya telah melalui kajian mendalam dan pertimbangan yang matang,” ujar Anwar, Jumat (26/07/2024).
Anwar juga meyakini, Muhammadiyah bisa amanah dalam mengelola tambang di Indonesia. Sebab, Muhammadiyah sudah biasa menjalankan berbagai program, mulai dari sosial, pendidikan hingga kesehatan.
“Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, Muhammadiyah memiliki sejarah panjang dalam menjalankan berbagai program sosial, pendidikan, dan kesehatan yang bermanfaat bagi masyarakat,” ucap dia.
Menurutnya, berdasarkan Perpres Nomor 76 Tahun, 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 70 Tahun 2023, memiliki tujuan bagi memberikan izin kelola tambang bagi ormas keagamaan.
“Ini memiliki tujuan yang baik, yaitu untuk memberdayakan ormas keagamaan dan memastikan bahwa manfaat dari sumber daya alam dapat didistribusikan secara lebih merata, langkah ini juga membawa sejumlah risiko dan tantangan,” kata dia.
Anwar meminta, Muhammadiyah untuk menggandeng tenaga profesional dalam mengelola tambang apabila nantinya izin dari pemerintah sudah keluar.
“Tanpa keahlian ini, ada risiko bahwa pengelolaan tambang bisa menjadi tidak efisien atau bahkan berbahaya, baik bagi keselamatan pekerja maupun lingkungan sekitar,” kata dia.
Anggota Komisi VII DPR RI, Sartono Hutomo juga mendukung langkah Muhammadiyah menerima untuk mengelola tambang.
“Karena pemberian IUP ini menjadi usaha pemerintah memperhatikan ormas keagamaan agar bisa berkolaborasi membangun bangsa,” kata Sartono.
Sebelumnya, Ketua Majelis Lingkungan Hidup (MLH) PP Muhammadiyah, Azrul Tanjung menyatakan rencana untuk menindaklanjuti keputusan tersebut ke pemerintah akan dibahas lebih lanjut, tergantung pada arahan dari PP Muhammadiyah.
Azrul menjelaskan setelah pembicaraan internal selesai, Muhammadiyah akan mengomunikasikan minat mereka kepada pemerintah. Prinsip dasarnya adalah Muhammadiyah cenderung untuk menerima izin tersebut.
“Akan disampaikan. Tentu kita akan berkomunikasi lagi. Prinsip kita akan terima. Tapi nanti kita akan berkomunikasi lagi,” kata Azrul kepada IDN Times, Kamis (25/7/2024).
Azrul juga mengungkapkan sesuai dengan pernyataan Sekjen PP Muhammadiyah, keputusan mengenai izin tambang akan dibawa ke forum yang lebih besar.