Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani memastikan Musyawarah Kerja Nasional partainya akan diselenggarakan 14-16 Desember 2019.
Mukernas nantinya akan menentukan apakah muktamar PPP dengan agenda pemilihan ketua umum yang definitif akan dipercepat atau tidak.
“Kalau dipercepat berarti muktamarnya kembali kepada siklus lima tahunan berarti di April 2021,” kata Asrul di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Rabu (11/12).
Selain menentukan ketum, mukernas juga akan mengevaluasi DPP PPP di bawah kepemimpinan Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa.
“Apa yang dianggap berhasil dan apa yang dianggap gagal dikerjakan, nanti wilayah-wilayah yang akan menilai,” katanya.
Mukernas juga akan membahas persiapan Pilkada serentak, Asrul menegaskan dalam ajang Pilkada ini DPP PPP mengharamkan mahar politik. Hal itu pun telah disosialisasikan oleh DPP kepada para kandidat bakal calon.
“Jadi supaya clear, ini disampaikan kepada para calon kalau ada kemudian katakanlah ini untuk PPP harga per kursi sekian itu tidak ada,” ujar Asrul.
Asrul memastikan akan mengundang semua pihak dalam Mukernas PPP termasuk ketua umum partai politik. Selain itu, undangan ini kata Arsul berlaku baik untuk anggota PPP Kubu Djan Fariz maupun yang telah islah atau berdamai dan bergabung dengan PPP yang saat ini ada di bawah kepemimpinan Suharso Monoarfa.
Arsul sendiri mengaku akan menawarkan kepada semua anggota PPP yang merasa belum islah atau damai dengan kepengurusan saat ini. Kata dia, semua pihak akan diberikan kesempatan berbicara dalam mukernas yang digelar oleh PPP di bawah kepengurusan Suharso.
PPP sendiri kata Arsul hanya akan menggelar mukernas resmi yang diselenggarakan pihaknya. Jika ada lagi mukernas yang digelar di luar kepengurusannya maka dipastikan kegiatan itu bukan kegiatan resmi dari partai berlambang Kakbah itu.
Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App. Unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb