NasDem Belum Gentar Ajukan Hak Angket Usai Surya Paloh Bertemu Prabowo

25 Mar 2024, 18:05 WIB

Ketua DPP Partai NasDem Saan Mustopa sebut partainya kaji ajakan Prabowo gabung pemerintah. (IDN Times/Amir Faisol)

Jakarta, IDN Times - Ketua DPP Partai NasDem Saan Mustopa menegaskan pertemuan ketua umumnya, Surya Paloh, dengan Capres Terpilih Prabowo Subianto pada Jumat (22/3/2024) tidak mengurungkan niat NasDem untuk menggunakan hak angket kecurangan pemilu 2024.

Saan membantah, Prabowo mau menemui Surya Paloh ke markas NasDem dalam rangka menggembosi rencana hak angket yang akan digulirkan oleh Fraksi Partai NasDem di parlemen.

"Nggak ada (untuk menggembosi hak angket). Pertemuan kemarin itu murni inisatif Pak Prabowo karena NasDem memberikan ucapan selamat," kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/3/2024).

1. NasDem akui belum gentar untuk ajukan hak angket

Ketua DPP Partai NasDem Saan Mustopa sebut partainya kaji ajakan Prabowo gabung pemerintah. (IDN Times/Amir Faisol)

Anggota Komisi III DPR RI itu mengatakan, pihaknya masih akan menggunakan hak angket menyelidiki berbagai indikasi kecurangan pemilu 2024.

Saan mengatakan, NasDem tetap masih menunggu PDIP untuk mengambil sikap terkait hak angket pemilu sebagai penggagas utama wacana penggunaan hak konstitusional DPR itu.

"Kita tetap. Kta nunggu tindak lanjut PDIP sebagai penggagas utama dari hak angket nanti kita lihat," kata dia.

"Karena kalau misalnya tanpa PDIP dan sebagainya nanti hak angket itu kurang nanti. Tetap kita tunggu PDIP," imbuhnya.

2. PDIP masih tunggu perintah Megawati gunakan hak angket

Politikus PDI Perjuanganan Adian Napitupulu menyatakan pengajuan hak angket pemilu tinggal menunggu perintah Ketum PDIP Megawati. (IDN Times/Amir Faisol)

Sebelumnya, Politikus PDIP Adian Napitupulu menegaskan partainya tetap akan menggulingkan hak angket untuk menyelidiki kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di parlemen.

Dia menuturkan, pengajuan hak angket di DPR hanya tinggal menunggu perintah Ketua Umum Partai PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

"Kita sudah yakin tinggal menunggu perintah ketua umum (Megawati). Tinggal menunggu perintah," kata Adian.

Adian mengatakan, partainya masih terus menyiapkan sejumlah naskah akademik untuk mengajukan hak angket kecurangan pemilu. Pihaknya, tak mau setengah-setengah untuk menggunakan hak angket di parlemen.

Seluruh kader PDIP, kata dia, selalu diajarkan untuk tidak setengah-setengah setiap mengambil keputusan sehingga ketika mau menggunakan hak angket, semua argumentasi terkait kecurangan pemilu sudah kuat.

"Kalau kita sudah putuskan A, A dengan seluruh argumentasinya dan seluruh gagasan, ide, pemikiran dan sebagainya," ucapnya.

3. Hak angket diprediksi layu sebelum berkembang

Gedung DPR/MPR (IDN Times/Amir Faisol)

Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Kennedy Muslim menilai, partai pendukung Anies-Muhaimin (AMIN) dan Ganjar-Mahfud masih menghitung peta kekuatan sekaligus menguatkan konsolidasi di internal mereka terkait hak angket.

"Terkait hak angket ini menurut saya masing-masing partai koalisi pendukung paslon 01 dan 03 masih saling menghitung kekuatan sambil konsolidasi internal," kata Kennedy Muslim.

Kennedy berpandangan di internal PDIP sendiri tampaknya masih belum solid satu komando untuk menggulingkan hak angket kecurangan pemilu di parlemen. Tanda-tanda itu nampak dari absennya beberapa elite partai di PDIP pada rapat raripurna.

Sejumlah elite PDIP memang tak hadir pada rapat paripurna, bahkan Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga absen. Demikian juga Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul dan Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto absen dalam rapat paripurna.

"Potensi bahwa hak angket layu sebelum berkembang jika berhasil diusulkan oleh 25 anggota dan lebih dari satu fraksi namun gagal dalam pengambilan suara di sidang paripurna karena butuh minimal separuh jumlah anggota DPR sangat besar," kata dia.