Natalius Pigai: HAM Jadi Fondasi Pembangunan Musrenbang 2025

08 Des 2025, 21:20 WIB

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) HAM di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (8/12/2025) (IDN Times/Lia Hutasoit)

Intinya sih...

Harapan menuju Indonesia Emas 2045 adalah menjamin kualitas hidup, kesejahteraan, dan perlindungan HAM masyarakat.
Agenda ini menargetkan rekomendasi berupa Rencana Tindak Lanjut (RTL) bagi kementerian, lembaga, dan daerah. Dokumen ini akan disampaikan kepada PBB di Jenewa sebagai contoh praktik baik pembangunan HAM yang teknokratis.
Musrenbang HAM jadi ruang kolaborasi lintas aktor untuk menyelaraskan agenda pembangunan dengan prinsip HAM. Forum ini menghimpun pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat sipil untuk memast

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Kementerian Hak Asasi Manusia menjelaskan peran dalam memastikan prinsip-prinsip HAM menjadi dasar pembangunan nasional. Penegasan ini disampaikan Menteri HAM, Natalius Pigai, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan HAM (Musrenbang HAM) 2025 yang berlangsung Senin (8/12/2025) di Jakarta Pusat.

Dalam forum itu, Natalius menyatakan Musrenbang HAM merupakan ruang strategis untuk memastikan arah pembangunan nasional selaras dengan nilai HAM sesuai mandat Asta Cita.

“Musrenbang HAM Tahun 2025 berfungsi sebagai forum nasional untuk memastikan prioritas pembangunan HAM diterjemahkan menjadi rencana, program, dan kegiatan konkret yang dikembangkan secara bertahap mulai dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Pemda),” kata dia.

1. Pembangunan nasional tak cukup hanya kejar pertumbuhan ekonomi

Menteri HAM Natalius Pigai dalam acara Kick Off Satu Data HAM di Jakarta, Jumat (21/11/2025) (Dok/Istimewa)

Dia menambahkan pembangunan nasional tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan ekonomi.

“Harapan kita menuju Indonesia Emas 2045 yaitu setiap program pembangunan harus menjamin kualitas hidup, kesejahteraan, dan perlindungan HAM masyarakat. Itulah makna pembangunan HAM yang teknokratis,” kata dia.

2. Agenda ini menargetkan rekomendasi

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) HAM di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (8/12/2025) (IDN Times/Lia Hutasoit)

Musrenbang HAM 2025 menargetkan rekomendasi berupa Rencana Tindak Lanjut (RTL) bagi kementerian, lembaga, dan daerah.

“Dokumen ini akan disampaikan kepada PBB di Jenewa sebagai contoh praktik baik pembangunan HAM yang teknokratis,” kata Natalius.

3. Musrenbang HAM jadi ruang kolaborasi

Wamen HAM Mugiyanto saat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR membahas revisi KUHAP, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2025) (Youtube/Komisi III DPR RI)

Sementara, Wakil Menteri HAM Mugiyanto menekankan Musrenbang HAM jadi ruang kolaborasi lintas aktor untuk menyelaraskan agenda pembangunan dengan prinsip HAM.

“Forum ini menghimpun pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat sipil untuk memastikan pembangunan nasional menghadirkan keadilan dan kesetaraan sesuai prinsip-prinsip HAM,” ucapnya.

Mugiyanto juga menegaskan fokus utama penyusunan langkah prioritas. Pembahasan dalam Musrenbang HAM 2025 akan merumuskan program prioritas HAM tahun 2026 sebagai fondasi penguatan ekosistem HAM nasional dan daerah.