Normal Baru, Mungkinkan Kehidupan Kembali Normal Usai Virus Corona?

Terkait banyaknya bantuan sosial (bansos) yang dikucurkan pemerintah untuk warga terdampak COVID-19, Menteri Sosial Juliari P Batubara mengakui, Kementerian Sosial bekerja cukup berat menghadapi pandemik COVID-19. Selain itu, Kemensos cukup kaget dalam melaksanakan tugas Presiden.

"Dalam waktu yang tidak boleh lama sesuai perintah Presiden harus cepat, kami harus melakukan akrobatik-akrobatik juga sebenarnya, program-program yang memang tidak pernah kita rencanakan sebelumnya, tidak pernah dianggarkan, namun harus kita lakukan untuk merespons pandemik COVID-19 ini," ungkap Juliari. 

Lebih lanjut Juliari menerangkan, bantuan pangan nontunai atau kartu sembako diikuti puluhan juta keluarga dengan anggaran triliuan. Hampir semua peserta Program Keluarga Harapan (PKH) juga adalah penerima manfaat dari program bantuan pangan nontunai.

"Saya berpikirnya simpel, sebagai menteri sosial harus mikir ini keluarga-keluarga yang menerima manfaat PKH dan bantuan pangan nontunai, waktu itu PKH sekitar 9 juta keluarga, bantuan pangan nontunai sekitar 15,6 juta keluarga, jumlahnya besar tuh, ini kan kondisi normal aja mereka mohon maaf, mereka keluarga yang tidak mampu, jadi kami lakukan pertama kali adalah mengekspor jumlah penerima manfaat di 2 program menjadi 10 juta keluarga dari 9 juta," paparnya.

Juliari menerangkan, PKH bersifat kondisional, artinya ada komponen-komponen tertentu di keluarga tersebut yang harus dipenuhi.

"Misal ada komponen ibu hamil, anak usia dini, disabilitas jadi kita lihat di dalam keluarga ini ada komponen maka tiap bulan dapat uang nilainya dari Rp150.000 per bulan per keluarga, menjadi Rp200.000 per keluarga," imbuhnya.

Juliari menegaskan, pertama kali yang diamankan Kemensos adalah kelompok rentan. Sebab, saat kondisi normal saja sudah miskin. Selain itu, bila sebelumnya mendapatkan uang tiga bulan, maka sejak pandemik virus corona melanda penerima PKH mendapatkan uang tiap bulan.

Juliari menambahkan, saat itu dia mengusulkan kepada Presiden agar memberikan bantuan dalam bentuk sembako untuk warga terdampak COVID-18 di Jabodetabek.

"Saya bilang ke Pak Presiden kalau untuk DKI, saya minta dikasih sembako karena jika dikasi uang harus besar, sebab tinggal di Jabodetabek biaya hidup jauh lebih tinggi dari tempat lain, jika diberi beras, ikan, kornet, mi instan, bisa lebih dari seminggu," bebernya.

Kemensos menyalurkan dua kali bansos sembako dengan nilai masing-masing Rp300.000. Untuk warga di luar Jabodetabek tidak diberikan sembako tapi bansos dalam bentuk tunai.

Juliari mengungkapkan, bansos tersebut diberikan kepada setiap warga yang terdampak COVID-19. "Orang bisa bilang sekian juta terdampak, sekian ratus ribu terdampak, angkanya berseliweran kita nggak tahu," terangnya.

Menurut Juliari, Kemensos mempunyai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) namun bisa jadi masalah, sehingga pihaknya membuka kesempatan bagi daerah untuk suply data.

Dalam kesempatan tersebut, Juliari juga mengatakan, pemerintah telah menaikkan anggaran penanganan pandemik COVID-19 dari semula Rp405,1 triliun menjadi Rp677,2 triliun. Karena itu bantuan sosial, baik program sembako maupun bansos tunai untuk terdampak COVID-19, akan dilanjutkan sampai akhir 2020.

"Sesuai instruksi Presiden beberapa waktu lalu, sembako untuk Jabodetabek dan bansos tunai di luar Jabodetabek akan diteruskan mulai Juli sampai Desember," katanya.

Juliari menerangkan, penyaluran bansos akan diperpanjang hingga Desember 2020, dan dilakukan dengan skema yang sama seperti yang telah dilakukan dalam tiga bulan terakhir. Dia optimistis penyaluran akan semakin baik.

"Jadi sudah belajar selama tiga bulan, jadi data-datanya lebih baik sehingga penyalurannya juga lebih baik," katanya.

Meski pemberian bantuan akan diperpanjang, namun nominal yang akan diterima warga dikurangi. 

"Besaran nilai bantuannya yang tadinya Rp600 ribu per keluarga per bulan, untuk yang Juli sampai Desember jadi Rp300 ribu per KK per bulan," katanya.

Sementara itu, CEO Kitabisa.com Alfatih Timur mengungkapkan, ada pelajaran penting yang dirasakan di tengah pandemik COVID-19. Menurut dia, gotong royong yang dilakukan masyarakat adalah aset penting yang dimiliki negara.

"Kalau dari kami perspektifnya dari masyarakat akar rumput. Kami melihatnya sebagai fenomena yang mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah. Apa yang disampaikan dengan sifatnya yang skala masif, perubahannya struktural dan masyarakat bisa hadir untuk saling membantu," kata Alfatih

Menurut dia, budaya tolong-menolong ibarat otot yang terus dilatih. Banyaknya bencana yang melanda Indonesia membuat masyarakat lebih berempati.

"(Bencana) ini secara tidak langsung melatih otot solidaritas sehingga ketika ada sesuatu yang dibutuhkan, itu natural saja buat kita untuk terlibat, tolong-menolong. Kami jadi saksi dalam tiga bulan ada ratusan yang setiap hari menggalang dana," ujarnya.

Ada fenomena menarik yang ditemukan Alfatih di masa pandemik COVID-19. Sebagai platform untuk menggalang dana, Kitabisa.com banyak digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari selebriti, influencer, fans K-Pop, hingga anak usia sekolah.

"Jadi masing-masing itu melihat masalah, gelisah, lalu berbuat. Secair itu mereka. Jadi mereka itu aset kita banget, gotong royong. Tapi bedanya dengan digital mereka masuk, mereka cerita untuk apa donasinya, dan transparan," kata Alfatih.

Adapun aktivis lingkungan sekaligus founder Bye Bye Plastic Bags, Melati Wijsen, mengaku kecewa dengan langkah Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan new normal atau normal baru.

Melati menilai, pemerintah masih belum siap dengan langkah baru ini. Terlebih pemerintah belum menunjukkan kemauan untuk berubah.

"Kita belum siap normal baru. Kita harus melihat banyak kemauan untuk berubah dari mereka yang memegang kekuasaan tinggi. Kenapa tidak siap, karena tidak ada normal lagi. Kita harus lebih kreatif dari itu dan mengatur ulang, fokus pada niat dan tindakan kita," ujarnya.

Sebagai aktivis, Melati melihat ada dampak positif dari COVID-19 terhadap lingkungan. Misalnya, langit menjadi lebih cerah dan biru serta banyak hewan bermunculan. Untuk itu, ia berharap pemerintah tetap memperhatikan pengelolaan lingkungan ketika menerapkan normal baru ini.

"Saya pikir kita gak akan kembali normal. Kita harus memikiran perubahan sistemik. Dan kita harus lihat kembali kebijakan terhadap masalah plastik sekali pakai, transportasi di jalan, renewable energy, public sharing, dan lain-lain," katanya.