Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Normalisasi Sungai Sumatra, Satgas Buka Opsi Gandeng Pihak Ketiga
Normalisasi sungai pascabencana Sumatra (dok. Kemendagri)
  • Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah mempercepat pemulihan pascabencana dengan membuka peluang kerja sama pihak ketiga untuk menangani sedimentasi dan normalisasi sungai di wilayah terdampak.
  • Proses normalisasi sungai diperkirakan berlangsung hingga 2028, sehingga percepatan di tingkat daerah dinilai penting agar aktivitas ekonomi masyarakat terdampak bisa segera pulih.
  • Satgas PRR mencatat ada 115 lokasi sungai yang akan dinormalisasi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, dengan 34 lokasi telah selesai dan sisanya masih dalam pengerjaan.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Di Aceh dan Sumatra, banyak sungai rusak karena bencana. Pak Tito bilang sungainya mau dibersihkan supaya tidak banjir lagi. Ada 115 sungai yang mau diperbaiki, tapi baru sebagian selesai. Pemerintah daerah boleh kerja sama dengan orang lain biar cepat beres. Kerjanya lama, mungkin sampai tahun 2028 nanti.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra, Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah mempercepat berbagai langkah pemulihan, termasuk membuka peluang kerja sama dengan pihak ketiga dalam penanganan sedimentasi dan normalisasi sungai.

Hal itu disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Capaian Penanganan serta Percepatan Pemulihan Pascabencana Hidrometeorologi di Aceh, bersama Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan 18 kepala daerah kabupaten/kota terdampak bencana di Ruang Rapat Serbaguna Setda Aceh, Banda Aceh, Aceh, Selasa (9/6/2026).

1. Pelibatan pihak ketiga bisa menjadi salah satu solusi untuk mempercepat normalisasi sungai

Gubernur Sumatra Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan tanggul Sungai Badiri, Tapanuli Tengah, Senin (13/4/2026). (Dok: Diskominfo Sumut)

Menurut Tito, pelibatan pihak ketiga dapat menjadi salah satu solusi untuk mempercepat normalisasi sungai, terutama pada alur sungai yang dinilai tidak memiliki risiko tinggi terhadap banjir. Dengan begitu, pemerintah daerah tidak harus menunggu seluruh pekerjaan ditangani oleh pemerintah pusat.

"Sungai yang tidak rawan banjir kembali mungkin lebih baik diserahkan kepada pemerintah daerah, lalu pemda kerja sama dengan pihak ketiga. Kalau tidak, tidak selesai kalau harus dikerjakan pemerintah pusat semua," kata Tito.

2. Proses normalisasi sungai butuh waktu panjang dan diperkirakan berlangsung hingga 2028

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian (dok. Kemendagri)

Tito menyebut proses normalisasi sungai masih membutuhkan waktu panjang dan diperkirakan berlangsung hingga 2028. Karena itu, percepatan di tingkat daerah menjadi langkah penting untuk mendukung pemulihan wilayah sekaligus menggerakkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat terdampak.

"Masih banyak yang harus dikerjakan. Bisa sampai 2028 soal normalisasi sungai ini. Kalau ada pihak ketiga, ya sudah biar pihak ketiga saja," ujarnya.

3. Total ada 115 lokasi sungai yang akan dinormalisasi

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian dalam acara SAT 2026. (IDN Times/Herka Yanis)

Data Satgas PRR mencatat, program normalisasi sungai mencakup 115 lokasi penanganan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Hingga saat ini, sebanyak 34 sungai telah selesai ditangani, sementara 91 lainnya masih dalam proses pengerjaan. Adapun untuk normalisasi muara, dari 38 lokasi sasaran, sembilan lokasi telah selesai dan 31 lainnya masih dalam tahap pengerjaan.

Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan, percepatan pemulihan lahan ekonomi masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam penanganan pascabencana hidrometeorologi. Menurutnya, perbaikan sawah, tambak, irigasi, hingga normalisasi sungai sangat menentukan pemulihan mata pencaharian ribuan warga terdampak.

"Semua butuh penanganan. Yang paling urgent itu sawah yang belum bisa dipakai, irigasi, jembatan, jalan, dan tambak. Ini berkaitan langsung dengan mata pencaharian masyarakat Aceh," kata Muzakir yang akrab disapa Mualem.

Ia juga menyoroti pentingnya normalisasi sungai untuk mengurangi risiko banjir yang selama ini kerap mengganggu aktivitas warga. "Sungai-sungai juga perlu kita benahi supaya saat hujan tidak terjadi banjir lagi. Masyarakat yang tinggal dekat sungai selalu terdampak. Barang-barang rumah tangga yang baru dibeli kembali rusak karena terendam banjir," ujarnya.

Editorial Team

Related Article