Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Anggota Ombudsman RI, Radian Syam dalam jumpa pers, Rabu (18/11/2026). (YouTube/Ombudsman RI)
  • Sejumlah manajer KDKMP mengundurkan diri karena penempatan kerja tidak sesuai atau terlalu jauh dari keluarga.

  • Ombudsman menemukan kendala akses, lokasi lahan, dan perizinan dalam pembangunan KDKMP di enam daerah.

  • Ombudsman mendorong Agrinas dan Kementerian Koperasi memperbaiki penempatan serta mempercepat operasional KDKMP.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Rabu (18/11/2026)

Radian Syam menyampaikan pengunduran diri sejumlah manajer koperasi dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI. Ombudsman juga menyampaikan komunikasi dengan PT Agrinas mengenai mekanisme relokasi.

pekan depan

Ombudsman berencana menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Kementerian Koperasi dan PT Agrinas.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    Sejumlah manajer KDKMP mengundurkan diri, sementara Ombudsman menemukan kendala akses, lokasi lahan, dan perizinan pembangunan koperasi.
  • Who?
    Ombudsman Republik Indonesia, Radian Syam, PT Agrinas, Kementerian Koperasi, dan manajer KDKMP.
  • Where?
    Pengawasan dilakukan di Kabupaten Purworejo, Kota Batam, Kota Tual, Kabupaten Mamuju, Jakarta Selatan, dan Kabupaten Demak.
  • When?
    Radian menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Rabu (18/11/2026).
  • Why?
    Pengunduran diri diduga dipicu penempatan kerja yang tidak sesuai serta lokasi penugasan yang terlalu jauh dari tempat tinggal dan keluarga.
  • How?
    Ombudsman meminta penjelasan kepada PT Agrinas, yang menyampaikan adanya mekanisme relokasi bagi manajer yang mengalami kendala penempatan.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Sejumlah manajer koperasi desa berhenti karena tempat kerjanya tidak cocok atau jauh dari keluarga. Ombudsman lalu meminta penjelasan kepada PT Agrinas. Agrinas punya cara untuk memindahkan tempat kerja mereka. Ombudsman juga menemukan beberapa koperasi sulit didatangi dan punya masalah lahan serta izin. Perbaikan masih didorong.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Mekanisme relokasi yang disiapkan PT Agrinas memberi ruang bagi manajer koperasi untuk tetap menjalankan tugas dengan mempertimbangkan jarak tinggal. Di sisi lain, pengawasan Ombudsman memetakan persoalan akses, lahan, dan perizinan, sehingga tindakan korektif dapat diarahkan pada kendala yang ditemukan di lapangan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times – Ombudsman Republik Indonesia menyoroti pengunduran diri sejumlah manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Pengunduran diri tersebut diduga dipicu penempatan kerja yang tidak sesuai serta lokasi penugasan yang terlalu jauh dari tempat tinggal dan keluarga.

Pimpinan Ombudsman RI sekaligus Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Radian Syam mengatakan, pihaknya telah meminta penjelasan kepada PT Agrinas terkait persoalan tersebut. Agrinas disebut telah menyiapkan mekanisme relokasi bagi manajer koperasi yang mengalami kendala penempatan.

"Memang kemarin kami sudah coba sampaikan ya ke PT Agrinas, kemudian ya karena memang ada beberapa teman-teman manajer koperasi yang mundur mungkin karena tidak sesuai dengan lokasinya, atau kemudian jauh dengan keluarganya," ujar Radian dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

1. Manajer Kopdes mundur karena penempatan tak sesuai dan jauh dari keluarga

29.830 calon manajer koperasi desa atau kelurahan merah putih mulai menerima pelatihan manajerial dan sertifikasi kompetensi. (Dokumentasi ANTARA FOTO/Ilham Nugraha)

Radian mengatakan, pengunduran diri sejumlah manajer koperasi desa menjadi salah satu hal yang turut diperhatikan Ombudsman dalam pengawasan program KDKMP.

Menurutnya, persoalan penempatan kerja, termasuk lokasi yang jauh dari keluarga, dapat menjadi kendala bagi manajer dalam menjalankan tugasnya.

Ombudsman telah berkomunikasi dengan PT Agrinas untuk meminta penjelasan mengenai persoalan tersebut. Dari hasil komunikasi itu, Agrinas menyampaikan bahwa manajer koperasi desa yang telah ditempatkan tetap memiliki kesempatan untuk menjalankan tugas melalui mekanisme relokasi.

"PT Agrinas bahwa manajer koperasi desa tetap ditempatkan, namun terdapat mekanisme relokasi. Jadi kemudian dengan mempertimbangkan jarak tinggal manajer," kata Radian.

2. Ombudsman temukan Kopdes sulit diakses hingga dibangun dekat rawa

Calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) memulai proses pelatihan manajemen. (dok. Kemenkop)

Selain persoalan penempatan manajer, Ombudsman juga menemukan sejumlah kendala dalam pembangunan KDKMP di lapangan. Pengawasan dilakukan terhadap 14 koperasi di enam daerah, yakni Kabupaten Purworejo, Kota Batam, Kota Tual, Kabupaten Mamuju, Jakarta Selatan, dan Kabupaten Demak.

Dari hasil pemeriksaan, Ombudsman menemukan koperasi di Kota Batam yang sulit diakses. Sementara di Kabupaten Mamuju, terdapat lokasi pembangunan koperasi yang berbatasan langsung dengan rawa.

Ombudsman juga menemukan persoalan pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) di Kabupaten Purworejo. Adapun di Kota Tual, Maluku, belum terdapat kepastian terkait lokasi lahan koperasi desa.

Pimpinan Ombudsman RI, Radian Syam, mengatakan persoalan akses, lokasi lahan, dan perizinan bangunan menjadi hal mendesak yang perlu diperbaiki agar pembangunan KDKMP berjalan sesuai ketentuan.

"Persoalan perizinan bangunan dan kemudian lokasi tanah itu sesungguhnya memang menjadi urgen yang harus diperbaiki," ujarnya.

3. Ombudsman minta Kemenkop dan Agrinas segera lakukan perbaikan

Peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) meneriakkan yel-yel saat mengikuti Pelatihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Brigif 1 Marinir Cilandak, Jakarta, Kamis (25/6/2026). (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

Ombudsman menilai mekanisme penempatan manajer dan pembangunan gerai KDKMP perlu terus dimonitoring dan dievaluasi agar program tersebut segera beroperasi sesuai aturan.

Radian mengatakan, apabila PT Agrinas telah melakukan relokasi terhadap manajer koperasi yang mengundurkan diri akibat persoalan penempatan, langkah tersebut merupakan tindakan korektif yang baik.

Namun, Ombudsman tetap mendorong agar operasional KDKMP segera berjalan. Sebab, program tersebut merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang ditargetkan membentuk 80 ribu koperasi desa dan kelurahan.

Dalam pengawasannya, Ombudsman juga menyoroti 10 indikator, di antaranya model bisnis koperasi, modul pembentukan, inventarisasi, pendampingan dan pelatihan SDM, digitalisasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi, hingga kejelasan mekanisme serah terima gerai serta tanggung jawab biaya listrik dan air.

Ombudsman berencana menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Kementerian Koperasi dan PT Agrinas pada pekan depan. Laporan tersebut akan memuat temuan pengawasan, saran, pendapat, serta tindakan korektif yang perlu segera dilakukan.

"Kami mendorong agar segera operasional KDKMP ini berjalan sesuai dengan aturan," kata Radian.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More