Ombudsman: Impor Pangan di Pemerintahan Jokowi Tinggi

29 Jan 2019, 20:32 WIB

IDN Times/Irfan Fathurohman

Jakarta, IDN Times - Komisioner Ombudsman RI, Alamsyah Saragih mengatakan impor komoditas pangan dalam pemerintahan Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo terbilang tinggi. Sehingga, permasalahan impor komoditas pangan menjadi PR bagi capres-cawapres Pilpres 2019.

"Siapapun yang jadi presiden untuk 5 tahun ke depan, apabila dalam 100 hari ke depan tidak memiliki satu kerangka untuk memperkuat lembaga sosial ekonomi petani, maka kami pastikan 5 tahun ke depan lagi akan mengalami hal yang sama," ungkap Alamsyah dalam Diskusi Publik dengan tema "Jokowi Raja Impor?" di Seknas Prabowo-Sandiaga, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/1).

1. Impor beras era Jokowi dan SBY tak jauh beda

Twitter/@SBYudhoyono/ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Awalnya, ia membandingkan nilai impor komoditas pangan era pemerintahan Jokowi dengan era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Misalnya, pada impor beras.

“Di pemerintahan Jokowi, total impor beras ada 4,7 juta ton (dalam 4 tahun) di SBY 6,5 juta ton (dalam 5 tahun). Saya gak tahu kalau tahun depan nambah lagi atau enggak tapi ada kemungkinan remis (sama)," jelasnya.

2. Ombudsman sebut pemerintah belum fokus ke lembaga sosial ekonomi petani

IDN Times/Teatrika Handiko Putri

Dengan begitu, dalam situasi ekonomi saat ini, Ombudsman melihat bahwa pertumbuhan produktivitas petani sangat rendah. Alasannya karena tidak ada pemerintah yang fokus membangun dan memperkuat lembaga sosial ekonomi petani.

“Tapi sebuah kebijakan lebih suka memasok impor ketimbang lembaga sosial ekonomi petani kita," kata Alamsyah.

3. Rantai pasokan ekonomi terancam

IDN Times/Irfan Fathurohman

Padahal menurut Alamsyah, hal tersebut bisa berakibat pada tingginya nilai impor dan menjadikannya surplus ekonomi.

“Sosial ekonomi yang lemah bisa berakibat mata rantai pasokan tidak efisien, posisi tawar mereka rendah. Dalam situasi yang tidak efisien ini harga menjadi tinggi dan petani kita tidak berkembang. Ini PR bagi mereka (capres cawapres)," tambahnya.