Ongkos Haji 2027 Diprediksi Naik, DPR Cari Cara Agar Tak Membengkak

04 Jul 2026, 19:10 WIB

Santi Dewi

News

Channel

Add Us on Google

Ongkos Haji 2027 Diprediksi Naik, DPR Cari Cara Agar Tak Membengkak

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang (kedua dari kiri) saat hadir rapat kerja evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026. (Dokumentasi Kementerian Haji dan Umrah)

Intinya Sih

Timeline

Gini Kak

Sisi Positif

DPR dan Kementerian Haji memprediksi biaya haji 2027 naik akibat kenaikan harga serta pajak di Arab Saudi, namun berupaya menekan agar tidak melebihi ongkos tahun 2026.
Marwan Dasopang menyoroti perlunya perbaikan layanan di Mina dan optimalisasi skema tanazul, karena keterbatasan area membuat kuota jemaah sulit ditambah.
Rapat evaluasi penyelenggaraan haji 2026 dibuka dengan nuansa militer di Makodau I Halim, menampilkan formasi kompi peserta dan upacara resmi dipimpin Menteri Haji.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Tahun 2025

Rapat evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 digelar tanpa nuansa militer seperti tahun berikutnya.

4 Juli 2026

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan prediksi kenaikan ongkos haji 2027 di Lapangan Makodau I, Halim, Jakarta Timur. Ia menyoroti pengaruh kenaikan harga dan pajak di Arab Saudi terhadap biaya haji.

Tahun 2026

Biaya haji mencapai Rp87.409.365 dengan pembayaran jemaah sebesar Rp54.193.806, sisanya disubsidi pemerintah. Jemaah reguler mendapat hotel lebih baik dibanding jemaah khusus di Madinah, dan sebagian jemaah diangkut menggunakan Saudi Airlines bersama Garuda Indonesia.

Tahun 2027

Ongkos haji diprediksi naik akibat kenaikan harga dan pajak di Arab Saudi. Pembahasan biaya dilakukan agar tidak melebihi tahun sebelumnya, termasuk perbaikan layanan di Mina dan peningkatan kuota tanazul bagi jemaah.

kini

DPR bersama Kementerian Haji dan Umrah terus mencari cara agar ongkos haji 2027 tidak membengkak serta memperbaiki pelayanan ibadah haji.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Katanya nanti biaya naik haji tahun 2027 bisa jadi lebih mahal karena harga dan pajak di Arab Saudi naik. Pak Marwan dari DPR bilang mereka lagi cari cara supaya biayanya tidak tambah besar. Sekarang mereka masih hitung-hitungan dulu dan mau rapat lagi. Mereka juga mau perbaiki tempat tidur jamaah di Mina dan atur hotelnya supaya lebih baik.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Meskipun biaya haji 2027 diprediksi naik, upaya DPR dan Kementerian Haji untuk meninjau setiap komponen biaya menunjukkan komitmen menjaga keterjangkauan bagi jemaah. Evaluasi yang dilakukan secara terstruktur, bahkan dengan nuansa kedisiplinan militer, mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memperbaiki pelayanan dan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji di tahun-tahun mendatang.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang mengatakan, salah satu tantangan dalam penyelenggaraan ibadah haji adalah naiknya harga barang dan pajak di Arab Saudi. Kenaikan harga dan pajak tersebut bakal mempengaruhi ongkos naik haji 2027.

"Kemungkinan besar angka, biaya ibadah penyelenggaraan haji akan naik. Bagaimana kita menjawab ini terhadap masyarakat kita, warga Indonesia dan bahkan kepada Presiden?" ungkap Marwan di Lapangan Makodau I, Halim, Jakarta Timur, Sabtu (4/7/2026).

Pernyataan itu disampaikan Marwan berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh anggota Komisi VIII DPR dan Kementerian Haji dan Umrah. Namun, penghitungan ini belum menjadi keputusan final.

Biaya haji 2027 akan dibahas dalam rapat panitia kerja haji. Harapannya, ongkos haji 2027 tetap bisa sama seperti tahun 2026. Berdasarkan keterangan dari Kementerian Haji dan Umrah, biaya haji 2026 mencapai Rp87.409.365. Namun, yang wajib dibayarkan oleh jemaah haji hanya Rp54.193.806. Sisanya disubsidi oleh pemerintah.

Oleh sebab itu, politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengajak untuk merumuskan elemen mana saja di dalam biaya haji yang dapat diturunkan. Elemen alat transportasi, kata Marwan, sulit untuk diturunkan.

Sebab, maskapai yang dipakai untuk mengangkut jemaah haji tidak bisa semata-mata menggunakan Garuda Indonesia saja. Dalam ibadah haji 2026, jemaah turut diangkut menggunakan maskapai Saudi Airlines.

"Ketentuannya harus berbagi (pengangkutan jemaah) dengan pihak lain, ya kita harus ikuti," tutur dia.

1. Jemaah haji reguler menginap di hotel lebih mahal dibanding jemaah haji khusus

Rapat kerja nasional evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026 dilakukan di Halim. (Dokumentasi Kementerian Haji)

Lebih lanjut, poin lain yang disinggung oleh Marwan yakni mengenai hotel tempat menginap. Ia mengatakan, hanya di ibadah haji tahun 2026, jemaah haji reguler mendapat hotel dengan layanan di atas jemaah haji khusus.

"Itu di Madinah. Ring 1-nya jemaah haji reguler. Jemaah haji khusus sempat protes," katanya.

2. Pelayanan haji di Mina harus diperbaiki

Ribuan jamaah haji dari berbagai negara tampak berjalan pulang di kawasan Jamarat Mina, Makkah, Arab Saudi, seusai melaksanakan ritual lempar jumrah pada musim haji 2026. (Dok. MCH 2026)

Marwan juga menyinggung bahwa pelayanan haji di Mina, Arab Saudi masih perlu diperbaiki. Ia berharap, jumlah jemaah haji yang dapat ditanazulkan dalam ibadah haji 2027 bisa ditambah. Sebab, ukuran area di Mina tidak akan bertambah.

"Hanya satu cekungan itu saja. Kami sempat berharap bertambah kuota, tapi area tidak pernah bertambah. Tapi, kita butuh, bagaimana kita mengatasi tantangan itu. Sudah dirumuskan tanazul bagi sebagian jemaah yang mampu," kata Marwan.

Ia pun mengajak untuk menghitung kemampuan mentanazulkan jemaah. Tanazul merupakan skema bagi jemaah yang tidak menginap di tenda Mina, melainkan tetap berada di hotel.

Kementerian Haji dan Umrah sudah mengajukan kuota tanazul 80 ribu jemaah kepada otoritas Saudi. Namun, jumlah yang disetujui hanya 20 ribu.

Marwan mengaku, tak ingin permasalahan terkait Mina tidak pernah bisa diselesaikan. "Nanti akan kita bahas selanjutnya, termasuk di titik mana yang kita harus pertahankan agar ongkos naik haji bisa lebih murah atau bertahan. Kedua, layanan di Mina semakin membaik," tutur dia.

3. Pembukaan rakernas evaluasi penyelenggaraan haji 2026 kental nuansa militer

Seremoni pembukaan rapat kerja nasional evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026. (Tangkapan layar YouTube Kementerian Haji)

Sementara itu, berbeda dengan tahun 2025, rapat evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini terlihat kental dengan nuansa militer. Pembukaan rapat evaluasi didahului dengan upacara yang digelar di Lapangan Markas Komando Daerah Udara (Makodau) I, Halim Perdanakusuma, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur.

Para peserta berdiri berbaris dalam formasi kompi di lapangan, mengikuti jalannya acara dengan tertib. Dilihat dari akun YouTube Kementerian Haji, seluruh peserta mengenakan kemeja putih lengan panjang yang dipadukan dengan rompi krem bertuliskan "Kemenhaj" di bagian punggung, celana panjang hitam berbahan kain, dasi hitam, serta topi krem. Di topi tersebut, terpasang logo Kementerian Haji dan Umrah.

Bentuknya menyerupai topi taktikal dengan lidah topi yang memiliki coakan di sisi kanan dan kiri, sehingga berbeda dari topi bisbol pada umumnya. Nuansa militer juga terasa dari penggunaan istilah kompi saat memperkenalkan peserta.

Letnan Dua Putri yang bertugas sebagai pewara membacakan susunan barisan layaknya dalam sebuah upacara.

"Di hadapan kita bersama, berdiri dengan siap, Kompi A, terdiri dari eselon I dan eselon II Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia. Berikutnya, Kompi B sampai dengan Kompi G, terdiri dari Kantor Wilayah Provinsi Kota dan Kabupaten Seluruh Indonesia," ujar Letda Putri.

Di masing-masing Kompi, terdapat Komandan Kompi yang berasal dari TNI. Adapun Perwira Upacara dijabat Letnan Kolonel (Letkol) Kusus Jayadi. Sedangkan Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf bertindak sebagai Inspektur Upacara.