Ongkos Haji 2027 Diprediksi Naik, DPR Cari Cara Agar Tak Membengkak
- DPR dan Kementerian Haji memprediksi biaya haji 2027 naik akibat kenaikan harga serta pajak di Arab Saudi, namun berupaya menekan agar tidak melebihi ongkos tahun 2026.
- Marwan Dasopang menyoroti perlunya perbaikan layanan di Mina dan optimalisasi skema tanazul, karena keterbatasan area membuat kuota jemaah sulit ditambah.
- Rapat evaluasi penyelenggaraan haji 2026 dibuka dengan nuansa militer di Makodau I Halim, menampilkan formasi kompi peserta dan upacara resmi dipimpin Menteri Haji.
Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang mengatakan, salah satu tantangan dalam penyelenggaraan ibadah haji adalah naiknya harga barang dan pajak di Arab Saudi. Kenaikan harga dan pajak tersebut bakal mempengaruhi ongkos naik haji 2027.
"Kemungkinan besar angka, biaya ibadah penyelenggaraan haji akan naik. Bagaimana kita menjawab ini terhadap masyarakat kita, warga Indonesia dan bahkan kepada Presiden?" ungkap Marwan di Lapangan Makodau I, Halim, Jakarta Timur, Sabtu (4/7/2026).
Pernyataan itu disampaikan Marwan berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh anggota Komisi VIII DPR dan Kementerian Haji dan Umrah. Namun, penghitungan ini belum menjadi keputusan final.
Biaya haji 2027 akan dibahas dalam rapat panitia kerja haji. Harapannya, ongkos haji 2027 tetap bisa sama seperti tahun 2026. Berdasarkan keterangan dari Kementerian Haji dan Umrah, biaya haji 2026 mencapai Rp87.409.365. Namun, yang wajib dibayarkan oleh jemaah haji hanya Rp54.193.806. Sisanya disubsidi oleh pemerintah.
Oleh sebab itu, politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengajak untuk merumuskan elemen mana saja di dalam biaya haji yang dapat diturunkan. Elemen alat transportasi, kata Marwan, sulit untuk diturunkan.
Sebab, maskapai yang dipakai untuk mengangkut jemaah haji tidak bisa semata-mata menggunakan Garuda Indonesia saja. Dalam ibadah haji 2026, jemaah turut diangkut menggunakan maskapai Saudi Airlines.
"Ketentuannya harus berbagi (pengangkutan jemaah) dengan pihak lain, ya kita harus ikuti," tutur dia.
1. Jemaah haji reguler menginap di hotel lebih mahal dibanding jemaah haji khusus
Lebih lanjut, poin lain yang disinggung oleh Marwan yakni mengenai hotel tempat menginap. Ia mengatakan, hanya di ibadah haji tahun 2026, jemaah haji reguler mendapat hotel dengan layanan di atas jemaah haji khusus.
"Itu di Madinah. Ring 1-nya jemaah haji reguler. Jemaah haji khusus sempat protes," katanya.
2. Pelayanan haji di Mina harus diperbaiki
Marwan juga menyinggung bahwa pelayanan haji di Mina, Arab Saudi masih perlu diperbaiki. Ia berharap, jumlah jemaah haji yang dapat ditanazulkan dalam ibadah haji 2027 bisa ditambah. Sebab, ukuran area di Mina tidak akan bertambah.
"Hanya satu cekungan itu saja. Kami sempat berharap bertambah kuota, tapi area tidak pernah bertambah. Tapi, kita butuh, bagaimana kita mengatasi tantangan itu. Sudah dirumuskan tanazul bagi sebagian jemaah yang mampu," kata Marwan.
Ia pun mengajak untuk menghitung kemampuan mentanazulkan jemaah. Tanazul merupakan skema bagi jemaah yang tidak menginap di tenda Mina, melainkan tetap berada di hotel.
Kementerian Haji dan Umrah sudah mengajukan kuota tanazul 80 ribu jemaah kepada otoritas Saudi. Namun, jumlah yang disetujui hanya 20 ribu.
Marwan mengaku, tak ingin permasalahan terkait Mina tidak pernah bisa diselesaikan. "Nanti akan kita bahas selanjutnya, termasuk di titik mana yang kita harus pertahankan agar ongkos naik haji bisa lebih murah atau bertahan. Kedua, layanan di Mina semakin membaik," tutur dia.
3. Pembukaan rakernas evaluasi penyelenggaraan haji 2026 kental nuansa militer
Sementara itu, berbeda dengan tahun 2025, rapat evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini terlihat kental dengan nuansa militer. Pembukaan rapat evaluasi didahului dengan upacara yang digelar di Lapangan Markas Komando Daerah Udara (Makodau) I, Halim Perdanakusuma, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur.
Para peserta berdiri berbaris dalam formasi kompi di lapangan, mengikuti jalannya acara dengan tertib. Dilihat dari akun YouTube Kementerian Haji, seluruh peserta mengenakan kemeja putih lengan panjang yang dipadukan dengan rompi krem bertuliskan "Kemenhaj" di bagian punggung, celana panjang hitam berbahan kain, dasi hitam, serta topi krem. Di topi tersebut, terpasang logo Kementerian Haji dan Umrah.
Bentuknya menyerupai topi taktikal dengan lidah topi yang memiliki coakan di sisi kanan dan kiri, sehingga berbeda dari topi bisbol pada umumnya. Nuansa militer juga terasa dari penggunaan istilah kompi saat memperkenalkan peserta.
Letnan Dua Putri yang bertugas sebagai pewara membacakan susunan barisan layaknya dalam sebuah upacara.
"Di hadapan kita bersama, berdiri dengan siap, Kompi A, terdiri dari eselon I dan eselon II Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia. Berikutnya, Kompi B sampai dengan Kompi G, terdiri dari Kantor Wilayah Provinsi Kota dan Kabupaten Seluruh Indonesia," ujar Letda Putri.
Di masing-masing Kompi, terdapat Komandan Kompi yang berasal dari TNI. Adapun Perwira Upacara dijabat Letnan Kolonel (Letkol) Kusus Jayadi. Sedangkan Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf bertindak sebagai Inspektur Upacara.
