Ormas dan Organisasi Sayap Golkar Kompak Dukung Airlangga

Lebih lanjut, di dalam jamuan makan malam itu, Airlangga berpesan agar organisasi pendiri (Hasta Karya) dan sayap partai tetap tegak lurus mengawal seluruh kebijakan dan keputusan-keputusan hasil Musyawarah Nasional, Rapat Pimpinan Nasional, dan Rapat Kerja Nasional.

"Hasilnya adalah memberikan kewenangan penuh pada Ketua Umum Golkar Bapak Airlangga Hartarto untuk menentukan arah kebijakan, langkah-langkah yang akan diambil terkait dengan pilpres (pemilihan presiden), pileg (pemilihan legislatif), dan pilkada (pemilihan kepala daerah)," ujar Adies. 

Ia menambahkan, juga bakal siap mengawal seluruh keputusan yang akan diambil Airlangga terkait Pemilu 2024. Adies mengaku bahwa Airlangga sudah mengantongi nama-nama calon yang bakal diusung atau didukung Golkar. 

"InsyaAllah tidak akan lama lagi, Partai Golkar akan mengumumkan terkait dengan pilpres tersebut. Demikian juga dengan pileg, tidak lama lagi Partai Golkar akan mengumumkan baik itu penomoran dari provinsi, kabupaten kota, dan juga pusat," tutur dia. 

Ia mengatakan, usai kedua poin itu diumumkan, maka pihaknya bakal bekerja serentak. 

Sebelumnya, Airlangga juga sudah mengumpulkan 38 Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Golkar pada 30 Juli 2023 lalu di Bali. DPD merupakan salah satu pihak yang harus dikunci lantaran mereka merupakan pemilik hak suara di dalam Munas. 

Pria yang juga menjabat sebagai Menko Perekonomian itu ingin menunjukkan kepada publik bahwa rencana mendorong Munaslub sulit terwujud, karena pemegang hak suara yaitu Ketua DPD Golkar di seluruh Indonesia masih tetap solid. 

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar wilayah Papua, Ahmad Doli Kurnia Tandjung menegaskan, 100 persen pimpinan pengurus daerah menolak digelar Munaslub.

"Kami ingin menegaskan kalau ada yang mengatakan bahwa isu Munaslub itu memang diusulkan oleh dua per tiga (DPD), kami nyatakan 100 persen kami di sini menolak Munaslub," ujar Doli di Hotel Mulia, Bali, pada Minggu malam kemarin. 

Doli menambahkan, Partai Golkar ingin fokus berupaya memenangkan seluruh agenda politik partai berlambang beringin itu pada 2024 bersama Airlangga. "Oleh karena itu, kami berharap semua bisa memahami bahwa tolong jaga kami. Doakan kami bekerja dengan serius di tempat kami masing-masing dengan tanpa ada gangguan apapun terhadap partai ini," tutur dia.

Sementara, terkait urusan Pemilihan Presiden 2024, kata Doli, sudah diputuskan di dalam Munas, Rapimnas dan rangkaian Rakernas. Mandat untuk menentukan capres, ujarnya, diserahkan sepenuhnya kepada Airlangga selaku ketum. 

Dalam pertemuan tersebut, para ketua DPD menganggap langkah yang kini sedang dilakukan oleh Airlangga untuk mencari rekan koalisi sudah tepat. Sebab, Airlangga sudah membuka komunikasi dengan semua ketua umum parpol. 

"Kami sudah melihat bahwa selama ini Ketua Umum kami cukup aktif untuk berkomunikasi dengan semua pimpinan partai politik," kata Doli. 

Pertemuan terakhir yang dilakukan oleh Airlangga yakni dengan Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani. Dalam pertemuan itu, kedua elite parpol sepakat untuk membentuk tim teknis yang menjembatani komunikasi PDIP dengan Golkar.

Selain itu, dalam pertemuan turut ditegaskan bahwa Golkar merupakan bagian dari koalisi pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Maka, keluarga besar DPD Partai Golkar se-Indonesia mendorong Airlangga agar tetap bersama mantan Gubernur DKI Jakarta. 

"Juga, termasuk menghadapi agenda Pilpres. Kami berharap Pak Airlangga bisa sama-sama terus membangun komunikasi yang intensif untuk menghadapi agenda-agenda ke depan. Agenda pemerintah dan agenda pemilu bersama dengan Pak Jokowi," ujarnya.