Padamkan Karhutla, BNPB Lakukan Modifikasi Cuaca Sebanyak 271 Kali

09 Okt 2023, 17:55 WIB

Kepala BNPB, Letjen Suharyanto (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)

Jakarta, IDN Times – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto mengatakan, BNPB telah melakukan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) hampir 300 kali di beberapa wilayah prioritas sejak April.

“Per hari ini BNPB sudah melaksanakan 271 kali TMC untuk pemadaman, karena pertumbuhan awan hujan yang tidak signifikan, sehingga hanya beberapa kali yang berhasil timbul hujan,” ujar Suharyanto saat menghadiri Rapat Koordinasi Khusus Peningkatan Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2023 di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Senin (9/10/2023).

1. Beberapa wilayah Indonesia sudah turun hujan, turunkan risiko karhutla

Rapat Koordinasi Peningkatan Upaya Penanggulangan Karhutla (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)

Rapat ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia Mahfud MD. Menurut Suharyanto, beberapa wilayah di Indonesia sudah turun hujan.

“Kalau melihat dari datanya, di Riau pada tanggal 7 sampai 12 Oktober sempat hujan. Kemudian Jambi, di tanggal 6 Oktober sudah turun hujan. Sementara Kalimantan Selatan ini khawatir karena Bandara Banjarbaru itu juga seputarannya sering terbakar, tapi alhamdulillah kemarin sudah hujan cukup deras di tanggal 8 Oktober,” ujarnya.

2. BNPB berharap TMC dapat mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan

Rapat Koordinasi Peningkatan Upaya Penanggulangan Karhutla (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)

Suharyanto berharap, teknologi modifikasi cuaca yang dilakukan dengan keadaan awan hujan cukup signifikan dapat mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di beberapa wilayah.

“Mudah-mudahan dengan hujan yang dibantu dengan TMC ini, bisa memadamkan api dan asapnya,” imbuhnya.

3. Kepala BNPB imbau pemangku kebijakan ajukan kebutuhan untuk penanganan karhutla

ANTARA FOTO/Ahmad Rizki Prabu

Suharyanto juga mengimbau pemangku kebijakan di daerah agar dapat mengajukan kebutuhan terkait penanganan karhutla di wilayah masing-masing.

“Para kepala daerah, Pangdam, Kapolda, kalau memang masih memerlukan, juga bisa segera mengajukan sesuai dengan perkembangan kondisi di lapangan,” tutupnya.