Padamkan Karhutla, Pemerintah Sampai Gelontorkan Dana Rp105 Miliar

Direktur Jendral Pengendalian Perubahan Iklim, Ruandha Agung Sugardiman mengatakan  saat ini pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan instansi terkait dalam upaya untuk memadamkan kebakaran lahan dan hutan. Pemerintah daerah yang terindikasi karhutla pun terus memantau titik asal api yang masih aktif alias hotspot. 

Ia kemudian menjelaskan mengapa biaya yang dibutuhkan untuk memadamkan kebakaran hutan begitu tinggi. Salah satu anggaran yang besar yakni untuk menyewa helikopter untuk keperluan mitigasi. Biaya sewa per jamnya bisa mencapai Rp100 juta. 

Sedangkan, pemerintah bisa menggunakan helikopter itu selama beberapa jam. Per harinya, pemerintah sudah menggelontorkan dana miliaran rupiah hanya untuk sewa helikopter. 

Selain untuk mitigasi, helikopter inil juga difungsikan sebagai moda angkut para personel untuk menjangkau ke titik api. Bahkan, helikopter juga dimanfaatkan sebaga sarana untuk menjatuhkan bom air dan memadamkan api. 

"Sebagai gambaran aja, satu jam sewa helikopter itu Rp100 juta hingga Rp200 juta. Padahal, satu hari operasi butuh 7 sampai 8 jam, jadi ya satu hari bisa kita sewa helikopter bisa habis Rp1 miliar. Oleh karena itu, pencegahan itu jauh lebih murah daripada kalau kita sudah melakukan kegiatan pemadaman," tutur Ruandha kemarin. 

Senada dengan Ruandha, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Raffles Brotestes Panjaitan menjelaskan biaya sewa helikopter termasuk yang memakan anggaran terbesar. 

Pemerintah menyewa helikopter untuk melakukan waterbombing di Provinsi Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Jambi. Empat provinsi itu kini menjadi fokus bagi pemerintah untuk dipadamkan apinya. Selain itu, helikopter juga dimanfaatkan sebagai alat transportasi untuk mengangkut oknum illegal logging di daerah tersebut.

Selain itu, direct fund anggaran tersebut juga digunakan untuk membeli peralatan pemadam kebakaran yang menghabiskan hingga 30% dari total dana yang dianggarkan. 

"Alat-alat untuk memadamkan api itu mahal banget, contohnya sambunesia, itu alat untuk menyuntik api jenuh yang ada di bawah tanah. Kalau tidak tuntas dipadamkan, nanti kering lagi ya apinya besar lagi," tutur Raffles.

Pembayaran gaji bagi para personel pemadam kebakaran hutan juga diambil dari porsi anggaran tersebut.

Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan terus dilakukan oleh pemerintah. Ruandha menyampaikan Presiden Joko "Jokowi" Widodo telahmemberikan instruksi langsung kepada instansi terkait untuk agar tak separuh-paruh memadamkan api. Jokowi ingin upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan dilakukan hingga tuntas. 

Ia pun menjelaskan, program pengendalian kebakaran hutan dan lahan sesungguhnya sudah ada sejak 2015 lalu. Namun, program itu diklaim belum berjalan maksimal ketika dikelola oleh pemerintah kabupaten. 

Sementara, Raffles mengklaim saat ini program penanganan kebakaran hutan yang  digelar hampir setiap tahun sudah lebih baik. Ia mengatakan hal ini bisa terjadi karena program tersebut telah diambil alih oleh Pemerintah Provinsi yang memiliki sumber daya manusia yang lebih baik. Instruksi pelaksanaannya pun sudah diperbaiki melalui surat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131.

"Zaman dulu kepala dinas yang ditunjuk tidak capable, bukan kapasitasnya (memadamkan kebakaran hutan dan lahan). Jadi ya tidak dikerjakan karena takut salah," kata dia di bagian akhir penjelasannya.