Pakar: Gibran Berhenti Jadi Wapres Jangan Ganggu Stabilitas Nasional

12 Nov 2026, 21:19 WIB3 min read

Presiden Prabowo Subianto menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden (dok. Sekretariat Presiden)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Karyono Wibowo meminta dinamika pemberhentian Gibran tidak berkembang menjadi konflik politik yang mengganggu pemerintahan dan persatuan masyarakat.
Presiden Prabowo Subianto dinilai perlu memastikan pemerintahan tetap efektif, stabil, dan fokus pada agenda pembangunan serta pelayanan publik.
MPR memiliki waktu 60 hari untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden melalui mekanisme konstitusional.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

12/11/2026

Karyono Wibowo menyampaikan agar dinamika pemberhentian Gibran tidak berkembang menjadi konflik politik. Ahmad Muzani menyatakan jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan.

hari ini

Pernyataan Joko "Jokowi" Widodo di Solo menegaskan dukungannya terhadap pemerintahan Prabowo. Proses pengunduran diri Gibran harus ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional.

60 hari

MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden.

14 hari

Presiden mempunyai waktu 14 hari sejak MPR mengeluarkan surat untuk mengajukan dua calon nama Wakil Presiden pengganti Gibran.

Jumat (13/11/2026)

Rapat gabungan dengan pimpinan Fraksi MPR diagendakan digelar untuk membahas penerbitan surat kepada Presiden.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia mengalami kekosongan setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri.
Who?
Gibran Rakabuming Raka, Presiden Prabowo Subianto, MPR, Karyono Wibowo, dan Ketua MPR Ahmad Muzani.
Where?
Proses politik dan konstitusional berlangsung di tingkat pemerintahan pusat; Ahmad Muzani menyampaikan pernyataan di Gedung DPR RI, Jakarta.
When?
Kamis (12/11/2026), dengan rapat gabungan pimpinan Fraksi MPR diagendakan Jumat (13/11/2026).
Why?
Untuk menindaklanjuti kekosongan jabatan Wakil Presiden melalui mekanisme konstitusional serta menjaga pemerintahan tetap berjalan dan stabil.
How?
MPR mengusulkan pengisian jabatan melalui pemilihan terhadap dua calon yang diajukan Presiden, dengan batas waktu 60 hari.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Gibran tidak lagi menjadi Wakil Presiden, sehingga jabatan itu kosong. Karyono Wibowo meminta tokoh politik dan masyarakat tidak bertengkar atau memakai cerita yang memancing marah. Presiden Prabowo harus tetap menjalankan pemerintahan. MPR akan memilih pengganti dalam waktu 60 hari, setelah Presiden mengusulkan dua nama.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Proses pengisian jabatan Wakil Presiden memiliki landasan konstitusional dan batas waktu yang jelas. Penekanan agar pelayanan publik, agenda pembangunan, perekonomian, serta kesejahteraan sosial tetap berjalan juga menunjukkan perhatian pada keberlangsungan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di tengah dinamika politik.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Pakar politik dari Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, menyampaikan, proses Gibran Rakabuming Raka berhenti sebagai Wakil Presiden (Wapres) RI tidak boleh mengganjal keberlangsungan pemerintahan, stabilitas nasional, hingga persatuan masyarakat.

Karyono menyampaikan, dinamika politik ini hendaknya tidak berkembang menjadi konflik politik yang bisa mengganggu jalannya pemerintahan.

"Negara harus tetap berjalan, pelayanan publik tidak boleh terganggu, dan agenda pembangunan yang menyangkut kepentingan rakyat harus terus dilaksanakan," kata Karyono Wibowo dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

1. Jangan biarkan konflik elite hanya memicu perpecahan rakyat.

Pengamat politik, Karyono Wibowo (Instagram/karyonowibowo)

Menurutnya, perbedaan kepentingan dan dinamika hubungan politik antarelite, di tengah berhentinya Gibran merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, persoalan menjadi serius jika dinamika tersebut merembet ke masyarakat dan berkembang menjadi polarisasi dan menimbulkan segregasi sosial.

Karena itu, seluruh tokoh politik, pimpinan partai, relawan, dan elemen masyarakat untuk menahan diri dari narasi provokatif. Perbedaan pilihan dan kedekatan politik tidak boleh merusak persaudaraan sesama anak bangsa.

"Rakyat tidak boleh dijadikan arena pertarungan kepentingan elite. Mandat yang diberikan melalui pemilu semestinya menjadi tanggung jawab untuk bekerja bagi kepentingan publik, bukan justru menciptakan ketegangan baru di tengah masyarakat," kata dia.

2. Prabowo bertanggung jawan ciptakan pemerintahan stabil

Presiden Prabowo Subianto memeluk Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka usai berhenti dari jabatan wapres di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/11/2026). (Youtube.com/Sekretariat Presiden)

Karyono mengatakan, Presiden Prabowo Subianto juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemerintahannya tetap berjalan secara efektif dan stabil.

Dinamika tentang posisi Wakil Presiden setelah ditanggalkan Gibran saat ini tidak boleh mengganggu konsentrasi pemerintah dalam menjalankan agenda pembangunan, menjaga perekonomian, mewujudkan kesejahteraan sosial, dan meningkatkan pelayanan publik.

Pernyataan Joko "Jokowi" Widodo hari ini di Solo, menegaskan dukungannya terhadap pemerintahan Prabowo patut ditempatkan sebagai pesan penting bagi kesinambungan pemerintahan. Perbedaan ataupun dinamika politik antarelite seharusnya tidak mengalahkan kepentingan yang lebih besar, yakni stabilitas nasional dan kesejahteraan rakyat.

Di samping itu, Karyono menegaskan, proses berhentinya Gibran sebagai Wakil Presiden hari ini harus ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Pasal 8 ayat (2) memberikan landasan mengenai pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden melalui pemilihan oleh MPR terhadap dua calon yang diusulkan Presiden, paling lambat 60 hari.

"MPR dan lembaga negara terkait harus memastikan proses berjalan sesuai konstitusi, transparan, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Konstitusi harus menjadi rujukan bersama sekaligus jalan penyelesaian yang bermartabat," kata dia.

3. Gibran berhenti, jabatan Wapres kini kosong

Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka dalam video pernyataan terkait pengunduran diri. (Youtube/Wakil Presiden Republik Indonesia)

Ketua MPR Ahmad Muzani menegaskan saat ini tengah terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden setelah ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka. MPR kini memiliki waktu 60 hari untuk mengisi jabatan tersebut.

"Sejak hari ini, maka jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia mengalami kekosongan dan tugas MPR dalam waktu 60 hari selambat-lambatnya untuk mengisi jabatan kekosongan posisi wakil presiden tersebut," kata Muzani di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Sedangkan, presiden mempunyai waktu 14 hari sejak MPR mengeluarkan surat kepada presiden untuk mengajukan dua calon nama Wapres pengganti Gibran. Adapun, surat tersebut segera diterbitkan setelah MPR menggelar rapat gabungan dengan pimpinan Fraksi MPR yang diagendakan digelar Jumat (13/11/2026).

"Kapan kami akan mengeluarkan surat kepada presiden? Tunggu ragap. Ragapnya kapan? Besok. Nah, saya sekarang ditunggu oleh presiden untuk berkonsultasi tanggal, nyocokin tanggal," kata Politikus Gerindra itu.