1 Tahun Pemerintah Prabowo, Petani Dinilai Lebih Diperhatikan

12 Okt 2025, 08:08 WIB

Diskusi publik bertajuk "1 Tahun Pemerintahan Prabowo, Apa Kabar Ketahanan Pangan?” yang digelar Lembaga Survei KedaiKOPI di kawasan Jakarta Pusat, pada Sabtu (11/10/2025) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Intinya sih...

Tingkat kepuasan terhadap sektor pertanian cukup tinggiDalam diskusi itu, Peneliti Litbang Harian Kompas, Budiawan Sidik Arifianto menyebut, berdasarkan hasil survei, publik memiliki persepsi positif terhadap kinerja sektor pertanian selama setahun terakhir.
Swasembada belum merata di semua komoditasSementara, ekonom dari Universitas Indonesia (UI), Ninasapti Triaswati mengatakan, swasembada pangan Indonesia belum merata di semua sektor.
Pemerintah dinilai semakin dekat dengan petaniLebih lanjut, Pakar pangan dari Universitas Andalas, M Makky, menilai pendekatan pemerintah terhadap petani jauh lebih nyata di era

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Isu ketahanan pangan dinilai kembali mencuat menjadi perhatian utama pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto. Di tengah upaya menuju kedaulatan pangan nasional, pakar menilai langkah pemerintah mulai menunjukkan arah yang lebih konkret.

Hal itu diungkap dalam diskusi publik bertajuk "1 Tahun Pemerintahan Prabowo, Apa Kabar Ketahanan Pangan?” yang digelar Lembaga Survei KedaiKOPI di kawasan Jakarta Pusat, pada Sabtu (11/10/2025).

Analis komunikasi politik dan Founder KedaiKOPI, Hendri Satrio mengatakan, ketahanan pangan kini menjadi fokus utama Prabowo. Namun, ia mengkritisi aspek komunikasi pemerintah yang belum merata menyasar semua kalangan masyarakat.

“Isu ketahanan pangan menjadi menarik karena menjadi fokus Presiden Prabowo dalam membawa Indonesia menuju kedaulatan pangan,” ujar dia. “Komunikasi pangan itu jarang menyentuh kelas menengah. Repotnya si kelas menengah ini, dia satu menguasai media komunikasi, dua dia jarang di-touch oleh pemerintah,” sambung dia.

Hendri juga menyoroti fenomena kelas menengah yang belakangan dikesampingkan oleh pemerintah.

“Pemerintah ini banyak mengurus kelas bawah. Sehingga yang kelas menengah ini nanti, itu kita tunggu kapan. Tapi masalahnya, jika kelas menengah lama-lama tidak ditangani makin lama akan membuat pemerintah pusing,” tutur dia.

1. Tingkat kepuasan terhadap sektor pertanian cukup tinggi

Petani di desa Pragak kecamatan Parang menunjukkan padinya yang terserang potong leher. IDN Times/ Riyanto.

Dalam diskusi itu, Peneliti Litbang Harian Kompas, Budiawan Sidik Arifianto menyebut, berdasarkan hasil survei, publik memiliki persepsi positif terhadap kinerja sektor pertanian selama setahun terakhir.

“Kepuasan mereka terhadap kinerja pertanian ini relatif sangat tinggi ya, sekitar 71 persen. Masyarakat masih menyambutnya secara positif,” jelas Budiawan.

Lebih lanjut, Budiawan menyampaikan, mayoritas masyarakat percaya menaikkan harga gabah kering panen (GKP) akan berdampak positif bagi petani.

“Masyarakat yakin sebanyak 77 persen bahwa menaikkan harga GKP dapat meningkatkan kesejahteraan petani," ujarnya.

2. Swasembada belum merata di semua komoditas

ilustrasi petani jagung (dok. BULOG)

Sementara, ekonom dari Universitas Indonesia (UI), Ninasapti Triaswati mengatakan, swasembada pangan Indonesia belum merata di semua sektor.

“Sebetulnya target swasembada itu apa, sebetulnya yang sudah mencapai swasembada itu beras walaupun masih ada impornya. Tapi yang belum dan masih problem, kedelai dan gula sebetulnya,” ujarnya.

“Secara luas sebetulnya, kalau kita fokus swasembada pangan, masih terhadap pertanian, bukan peternakan dan perkebunan,” lanjut Ninasapti.

3. Pemerintah dinilai semakin dekat dengan petani

Lebih lanjut, Pakar pangan dari Universitas Andalas, M Makky, menilai pendekatan pemerintah terhadap petani jauh lebih nyata di era Presiden Prabowo. Ia menyoroti keaktifan penyuluh pertanian sebagai bukti keseriusan negara.

“Pemerintah perhatiannya besar sekali. Penyuluh pertanian sekarang sudah aktif dan siaga di lahan-lahan. Itu bukti nyata bahwa perhatian terhadap petani semakin meningkat,” ucap Makky.

Menurut Makky, pendekatan semacam ini penting untuk membangun ketahanan pangan dari akar rumput, bukan hanya dari balik meja kebijakan.