Panglima TNI Perintahkan Kodam-Kodam Kelola Lahan Tidur untuk MBG

31 Jan 2025, 13:55 WIB

Santi Dewi

Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto ketika memberikan pengarahan di rapim TNI-Polri. (Dokumentasi Puspen TNI)

Intinya sih...

TNI membantu program Makan Bergizi Gratis dengan mengelola lahan tidur untuk hasilkan kangkung, ikan lele, dan ayam petelur.
Anggaran pelaksanaan program MBG di Kementerian Pertanian, TNI tidak mendapatkan anggaran khusus.
TNI memfasilitasi logistik, operasikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPGG), serta monitoring dan evaluasi program MBG.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan, militer turut serta membantu menyukseskan program unggulan Makan Bergizi Gratis. Salah satunya dengan cara meminta kepada Kodam-Kodam di seluruh Indonesia untuk mengelola lahan-lahan tidur. Lahan tidur merupakan suatu lahan pertanian yang sudah tak lagi digunakan lebih dari dua tahun.

"Saya (memerintahkan) di kodam-kodam, terutama Pangdam untuk mengelola lahan-lahan tidur. Supaya bisa dihasilkan seperti kangkung, ikan lele, dan ayam petelur. Nanti hasilnya untuk mendukung program makan bergizi gratis," ujar Agus di Gedung Tribrata, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (31/1/2025).

Ia menambahkan, hasil panen dari pengelolaan lahan tidur tersebut dipakai untuk pemenuhan bahan produksi. "Ini bisa digunakan untuk mendukung program makan bergizi gratis," tutur dia.

Agus juga menyebut, tujuan adanya penanaman bahan produksi oleh militer guna mendukung misi ketahanan pangan pemerintah. Jenderal bintang empat itu memastikan, hal tersebut sudah dilakukan oleh instansinya yang bersinergi dengan Kepolisian RI.

1. Keterlibatan TNI di program MBG hanya membantu

Pelaksanaan program makan bergizi gratis di sekolah di kawasan DKI Jakarta pada Senin (6/1/2025). (IDN/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Di dalam forum itu, Agus menjelaskan, keterlibatan TNI dalam program makan bergizi gratis hanya sebagai perbantuan. Ia pun menjelaskan, TNI tidak mendapatkan anggaran khusus untuk pelaksanaan program unggulan Presiden Prabowo itu.

Untuk merealisasikan program unggulan tersebut, pihaknya menggandeng Kementerian Pertanian. "Jadi, anggarannya di Kementerian Pertanian," tutur dia.

Keterlibatan TNI di program makan bergizi gratis menuai kritik dari kelompok masyarakat sipil. Menurut mereka, implementasi program MBG seharusnya melibatkan Kementerian Kesehatan dan pihak sekolah saja.

2. TNI mendukung distribusi bahan makanan ke daerah terpencil

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali ikut meninjau program makan bergizi gratis di SMA Hang Tuah I, Cipulir. (Dokumentasi TNI AL)

Sementara, Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayor Jenderal Hariyanto mengatakan, ada tiga aspek utama yang menjadi tugas TNI dalam program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG). Pertama, memfasilitasi logistik.

"Kami berkomitmen untuk mendukung distribusi bahan makanan ke wilayah-wilayah sasaran, termasuk daerah terpencil," ujar Hariyanto kepada IDN Times melalui pesan pendek pada 2 Januari 2025 lalu.

Selain itu, TNI juga mengoperasikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPGG) melalui Kodim, Lantamal, dan Lanud. TNI, kata Hariyanto, juga akan menyediakan lahan untuk pembangunan SPGG untuk mempersiapkan makanan bergizi yang akan dibagikan ke sekolah-sekolah dan ibu hamil.

Aspek ketiga, kata Hariyanto, adalah monitoring dan evaluasi. "Personel TNI akan membantu memastikan program ini berjalan lancar sesuai target pemerintah," tutur dia.

3. KontraS sebut keterlibatan TNI dalam program makan bergizi gratis ilegal

Ilustrasi program MBG (Dok. IDN Times)

Sementara, dalam pandangan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), keterlibatan TNI dalam program makan bergizi gratis merupakan satu kebijakan yang ilegal.

Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya mengatakan, belum ada ketetapan yang mengatur mengenai keterlibatan TNI dalam kebijakan pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang TNI, khususnya soal operasi militer selain perang.

"Semenjak keterlibatan, atau penerjunan militer dalam sejumlah upaya untuk melakukan pengawasan dan juga pengamanan dalam proyek strategis nasional, bahkan dalam program makan bergizi gratis, kami belum dapat dokumen yang dapat menjustifikasi keterlibatan TNI berdasarkan Undang-Undang TNI," ujar Dimas di kantor KontraS pada 20 Januari 2025 lalu.

"Artinya, bisa kita simpulkan bahwa tindakan untuk melibatkan TNI dalam sejumlah kebijakan negara, dalam sejumlah proyek-proyek negara, itu merupakan satu kebijakan atau satu operasi yang ilegal karena dia tidak didasari dari ketetapan yang ada di Undang-Undang TNI," kata dia.