KPK Cecar Plt Bupati Pemalang Nurkholes soal Modal Politik
KPK memeriksa Plt Bupati Pemalang Nurkholes terkait modal politik yang dibutuhkan Bupati nonaktif Anom Widiyantoro.
Pemeriksaan Nurkholes mengonfirmasi keterangan saksi sebelumnya mengenai kebutuhan biaya kampanye dan dugaan penerimaan oleh Anom.
Anom ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga pihak lain setelah OTT KPK, dengan dugaan pemerasan senilai Rp1,98 miliar.
Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Pelaksana Tugas Bupati Pemalang, Nurkholes. Salah satu hal yang dicecar penyidik adalah terkait dengan modal politik yang dikeluarkan Bupati nonaktif, Anom Widiyantoro.
"Plt. (Pelaksana Tugas) Bupati didalami pengetahuannya berkaitan dengan modal politik yang dibutuhkan oleh bupati saat itu," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dikutip pada Rabu (11/11/2026).
Budi menjelaskan, pemeriksaan Nurkholes sekaligus mengonfirmasi keterangan saksi-saksi yang sebelumnya telah diperiksa penyidik. Diduga ada kaitannya dengan penerimaan oleh Anom.
"Ini juga mengonfirmasi dari saksi-saksi sebelumnya terkait dengan kebutuhan biaya kampanye oleh bupati, yang kemudian ada kaitannya soal dugaan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh bupati," ujarnya.
1. KPK konfirmasi kebutuhan kampanye
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (IDN Times/Aryodamar) Budi menjelaskan, pemeriksaan Nurkholes sekaligus mengonfirmasi keterangan saksi-saksi yang sebelumnya telah diperiksa penyidik. Diduga ada kaitannya dengan penerimaan oleh Anom.
"Ini juga mengonfirmasi dari saksi-saksi sebelumnya terkait dengan kebutuhan biaya kampanye oleh bupati, yang kemudian ada kaitannya soal dugaan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh bupati," ujarnya.
2. Bupati Pemalang Anom Widiyantoro hingga staf KPK jadi tersangka usai OTT
Bupati Pemalang Anom Widiyantoro (dok. KPK) Diketahui, KPK menetapkan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro bersama tiga pihak lain, yakni Mohamad Haris alias Gus Haris selaku orang kepercayaan Bupati, Setya Budi Dias Oktavianto selaku staf administrasi KPK, dan Lilik Budi Suprianto selaku pihak swasta atau ayah Dias sebagai tersangka.
Mereka ditetapkan sebagai tersangka usai operasi tangkap tangan (OTT) ke-17 KPK pada 2026.
3. Bupati Pemalang peras swasta dan bawahan Rp1,98 M
Barang bukti OTT Bupati Pemalang Anom Widiyantoro (IDN Times/Aryodamar) Anom diduga memeras pihak swasta dan bawahannya senilai total Rp1,98 miliar. Uang yang dikumpulkan itu diduga untuk sejumlah keperluan, salah satunya mengurus penyelesaian perkara dugaan korupsi di KPK.
Anom melalui Gus Haris hanya menyerahkan Rp1,2 miliar kepada Lilik Budi Santoso. Uang itu diduga berasal dari pemerasan sejumlah perangkat daerah dan pihak swasta. Keempat tersangka pun ditahan KPK setidaknya untuk 20 hari pertama di Rutan KPK sejak 30 Juli sampai dengan 18 Agustus 2026.
Anom dan Gus Haris disangka melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e dan atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 20 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
Lilik Budi Suprianto bersama Dias disangka melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 20 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
