Pansus Papua DPD Dorong Kejagung Tegakkan Hukum dan HAM di Papua

Filep Wamafma juga meminta kepada Kejagung untuk memberikan perhatian khusus pada penanganan kasus Mispo Dwijangge yang merupakan tersangka pelaku pembunuhan puluhan karyawan PT Istaka Karya di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, pada Desember 2018 yang dipindahkan ke Jakarta Pusat untuk memastikan proses persidangan berlangsung transparan dan berkeadilan.

“Banyak sekali kejanggalan yang terjadi pada kasus ini, dan jangan sampai si Mispo ini hanya menjadi tumbal. Saya harap harus dicari solusi dan jalan terbaik dan negara harus memberikan jalan terbaik, termasuk peran Kejaksaan. Kita juga mendapatkan atensi tinggi (dari rakyat Papua) karena kami yang ada di DPR atau DPD harus membuat hal-hal yang nyata untuk rakyat Papua,” ujarnya.

Sementara itu, Senator Papua Yorrys Raweyai yang sempat mendampingi Mispo pada kasusnya di persidangan baru-baru ini menuturkan hal yang senada dengan apa yang disampaikan Ketua Pansus Papua DPD RI Filep Wamafma.

“Kami berusaha membuat roadmap penyelesaian masalah HAM di Papua dengan pendekatan keadilan, kesejahteraan, dan kebudayaan. Saat ini kami membuat Forum Bersama DPR RI-DPD RI menangani masalah Papua, dan forum ini saya dipercayakan menjadi ketua. Kami akan mengikuti proses hukum sebagai warga negara yang taat hukum sembari mencari jalan keluar terbaik,” ungkapnya.

Senator Aceh Abdullah Puteh yang juga anggota Pansus Papua DPD RI mengharapkan Kejagung harus menjadi penengah yang baik dalam upaya mengungkap permasalahan HAM yang terjadi di Papua.

“Kejagung diharapkan bisa mengambil peran dalam menengahi persoalan ini agar tidak terjadi distorsi informasi di masyarakat. Masyarakat Papua mau penjelasan dan penyelesaian terhadap semua konflik yang terjadi,” ujarnya.

Pansus Papua DPD RI meminta kepada pemerintah, dalam hal ini Kejagung untuk berupaya maksimal menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM, baik dugaan pelanggaran HAM masa lalu maupun berbagai kasus aktual yang terjadi seperti peristiwa persekusi rasial dan diskriminasi termasuk penangkapan sejumlah mahasiswa dalam aksi demonstrasi beberapa waktu lalu.

“Pansus Papua DPD RI dukung terbentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang digagas Pemerintah sebagai upaya untuk penyelesaian pelanggaran HAM, juga Pansus Papua DPD RI meminta Kejaksaan Agung dan Komnas HAM untuk membentuk Tim Kerja Bersama untuk penyelesaian masalah hukum dan perlindungan HAM di Papua,” pungkas Filep Wamafma.