Jakarta, IDN Times - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Golongan Karya (Golkar), merupakan parpol yang mendukung adanya penundaan pemilu 2024. Meski demikian, Golkar masih belum secara gamblang menyebut pemilu untuk ditunda.
"Golkar juga masih abu-abu karena dia cuma bilang menangkap aspirasi saja, yang pasti sih PKB dan PAN," ujar pengamat politik dari KedaiKOPI, Hendri Satrio kepada wartawan, Jumat (8/4/2022).
Pria yang akrab disapa Hensat ini merasa heran dengan ketiga partai politik itu. Sebab, ketiganya ingin pemilu ditunda, tapi masih melakukan sosialisasi 2024.
"Saya sih yakin tiga parpol sih lagi main silat saja, PKB kan Cak Imin lakukan sosialisaisi calon presiden 2024," katanya.
Selain itu, Golkar dengan Ketua Umumnya Airlangga Hartarto masih memajang baliho capres 2024. Sehingga, wacana penundaan pemilu 2024 itu hanya silat lidah semata.
Hensat mendukung PDI Perjuangan yang mundur dari pembahasan amandemen UUD 1945. PDI Perjuangan khawatir ada penumpang gelap yang menyelipkan perubahan pasal untuk perpanjangan masa jabatan presiden.
"Menurut saya hal positif dari PDI Perjuangan memang harus didukung, mudah-mudahan didukung oleh partai politik yang lain," katanya.
Diketahui, wacana amandemen UUD 1945 sudah lama bergulir sejak diusulkan oleh MPR periode 2009-2014 dan 2014-2019. Namun, amandemen tak berhasil dilaksanakan pada periode tersebut karena minim dukungan.
Pada periode MPR 2019-2022, isu amandemen konstitusi kembali bergulir dengan dukungan sejumlah partai di lingkaran pemerintahan Jokowi, yakni PKB, Golkar, dan PDIP.
Namun belakangan, PDIP diketahui undur diri dari wacana tersebut karena menilai situasi politik yang tidak stabil sebab kemunculan isu presiden 3 periode hingga penundaan Pemilu 2024.
“Melihat dinamika politik yang berkembang saat ini, maka sebaiknya rencana amandemen terbatas UUD 45 tidak dilaksanakan pada periode 2019-2024,” kata Wakil Ketua MPR RI Fraksi PDIP Ahmad Basarah, dalam keterangan tertulis Maret lalu.
Dengan demikian, PDIP kini bergabung dengan kubu penolak amandemen UUD di antaranya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, Partai Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Gerindra.
Sementara Partai Golkar hingga saat ini belum memberikan pernyataan resmi.