Kantor KPU RI, Jakarta Pusat (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)
Terkait hal ini, anggota KPU RI Mochamad Afifuddin yang mewakili terlapor, menjelaskan bahwa laporan pelapor tidak berdasarkan dan tidak memiliki kedudukan hukum serta kabur atau tidak jelas.
"Bahwa setelah terlapor membaca laporan pelapor, terlapor tidak dapat membaca secara utuh laporan pelapor, semisal waktu dugaan pelanggaran administrasi pemilu perihal perbaikannya dokumen, perbaikan administrasi dalam Sipol," ujar dia.
Sebelum sidang diakhiri, Ketua Majelis Sidang Puadi sempat menanyakan kepada para pihak, apakah akan mendatangkan saksi-saksi pada saat sidang kedua dengan agenda pembuktian.
"Sebelum sidang ditutup dan masuk agenda pembuktian pada esok hari, apakah pelapor dan terlapor akan mengajukan saksi?" tanya Puadi.
"Izin majelis, kami siap datangkan 2 saksi," jawab Mangapul.
Sedangkan terlapor tidak mendatangkan saksi-saksi karena merasa sudah cukup dengan apa yang disampaikan.
Sebagai informasi, sidang penanganan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu 2024 tersebut dilanjutkan pada Rabu (15/3/2023), dengan agenda pembuktian.
Sebelumnya, Prima juga pernah melaporkan dugaan pelanggaran KPU ke Bawaslu. Kala itu, Prima ajukan gugatan sengketa KPU ke Bawaslu.