Jakarta, IDN Times - Partai Ummat menggugat ambang batas parlemen (parlimentary threshold) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka mengajukan judicial review aturan itu, karena merasa pasal tersebut bermasalah.
Ambang batas parlemen diatur dalam Pasal 414 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Menurut Partai Umat, ambang batas parlemen empat persen tidak masuk akal.
"Karenanya, Partai Ummat akan mengajukan judicial review atau peninjauan kembali atas pasal bermasalah ini, dan kami mengajak segenap anak bangsa agar bersama-sama menegakkan keadilan," kata Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi, dalam keterangannya.