PCR Diduga Jadi Lahan Bisnis Menteri, PKS: Negara Bisa Bangkrut!

03 Nov 2021, 15:00 WIB

Ilustrasi. Pengoperasian laboratorium PCR COVID-19. (ANTARA FOTO/Makna Zaezar)

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR, Mulyanto, mendorong Presiden Joko "Jokowi" Widodo menindak menteri yang diduga terlibat bisnis alat tes PCR. Ia geram dan meminta Jokowi menindaklanjuti menterinya yang 'bermain' dengan tes PCR.

"Negara bisa bangkrut kalau mental menterinya seperti ini. Menteri itu jabatan publik. Jadi siapa pun yang menjabat harus bekerja sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Bukan untuk kepentingan kelompok bisnisnya," kata Mulyanto dalam keterangannya, Rabu (3/11/2021).

1. Mulyanto sebut tidak etis bila ada menteri yang melakukan bisnis PCR

Ilustrasi Tes Usap/PCR Test (IDN Times/Hana Adi Perdana)

Mulyanto menyebutkan Presiden Jokowi tidak boleh membiarkan menterinya terlibat bisnis tes PCR. Sebab, ini dapat mengganggu upaya pemerintah menanggulangi COVID-19 karena menteri yang terlibat punya kewenangan mengatur kebijakan penanggulangan pandemik.

"Presiden jangan membiarkan isu ini berkembang berlarut-larut karena dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada kebijakan pemerintah dalam menanggulangi COVID-19. Membangun kepercayaan publik itu kan tidak mudah," kata dia.

"Tindakan menteri yang ikut berbisnis alat tes PCR tidak etis," Mulyanto menambahkan.

2. Lab GSI penyedia jasa tes PCR dan antigen

Layanan tes PCR di GSI Lab (instagram.com/gsilab.id)

Sebelumnya, GSI Lab, laboratorium penyedia jasa tes PCR dan Antigen tengah disorot publik. Laboratorium milik PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) itu disebut-sebut terkait dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Dalam dokumen profil perusahaan yang diperoleh IDN Times dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM, pendirian PT GSI disahkan dalam Surat Keputusan (SK) Nomor AHU-0020334.AH.01.01 Tahun 2020, sebagai perusahaan swasta nasional. SK tersebut disahkan pada 14 April 2020.

Perusahaan ini beralamat di Graha Mitra lantai 3, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 21, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Dalam dokumen tersebut, tercatat ada beberapa tujuan pendirian perusahaan. Salah satunya perdagangan besar alat laboratorium, farmasi, dan kedokteran.

Lalu, ada juga penelitian dan pengembangan ilmu kedokteran, penelitian dan pengembangan bioteknologi, aktivitas kesehatan manusia, aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya, aktivitas pelayanan penunjang kesehatan, dan seterusnya.

GSI juga didirikan dengan tujuan aktivitas di luar bidang kesehatan, seperti aktivitas konsultasi manajemen, perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor, perdagangan besar khusus lainnya dan sebagainya.

3. Jubir bantah Luhut terlibat bisnis PCR

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (ANTARA/HO-Kemenko Kemaritiman dan Investasi)

Sementara, Juru Bicara Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi, membantah adanya keterlibatan Menko Luhut dalam bisnis tes PCR yang disediakan GSI Lab milik PT GSI.

Salah satu perusahaan yang didirikan Luhut, yakni PT Toba Sejahtra memang tercatat sebagai pemegang 242 lembar saham senilai Rp242 juta di PT GSI. Namun, menurut Jodi, keterlibatan PT Toba Sejahtra dalam GSI bukanlah untuk bisnis tes PCR.

"Jadi tidak ada maksud bisnis dalam partisipasi Toba Sejahtra di GSI, apalagi Pak Luhut sendiri selama ini juga selalu menyuarakan agar harga test PCR ini bisa terus diturunkan sehingga menjadi semakin terjangkau buat masyarakat," kata Jodi kepada IDN Times, Selasa (2/11/2021).

Menurut Jodi, GSI yang didirikan pada 2020 punya tujuan utama, yakni penyediaan layanan tes COVID-19 untuk penanganan pandemik.

"Sesuai namanya, GSI ini Genomik Solidaritas Indonesia, memang ini adalah kewirausahaan sosial. Malah di awal-awal GSI ini gedungnya diberikan secara gratis oleh salah satu pemegang sahamnya, agar bisa cepat beroperasi pada periode awal dan membantu untuk melakukan testing COVID-19," tutur Jodi.