Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Wardoyo merespons rencana aksi unjuk rasa pada Senin, 11 April 2022. Hasto mengatakan aksi unjuk rasa merupakan hak mahasiswa untuk menyampaikan pendapat.
“Untuk demo, saya juga dulu ikut demo menjelang Pak Harto lengser. Jadi itu kan hak untuk berserikat dan berkumpul, termasuk menyampaikan pendapat itu kan diatur dalam konstitusi,” kata Hasto saat ditemui wartawan di Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan, Minggu (10/4/2022).
Hasto kemudian menyinggung aksi unjuk rasa yang ditujukan untuk penundaan pemilu 2024. Menurutnya Presiden Joko “Jokowi” Widodo sudah satu napas dengan PDIP untuk tetap melangsungkan Pemilu 2024 sesuai dengan amanat konstitusi.
Dia menyebut jangan sampai aksi unjuk rasa itu salah alamat karena ditunggangi beberapa kelompok.
“Sejak awal pak Jokowi sudah senapas dengan partai yaitu untuk taat dengan konsitutsi. Jika demo ditujukan untuk agenda itu, saya jadi teringat suatu lagu jangan sampai salah alamat dari Ayu Ting-Ting,” kata Hasto.
PDIP juga meminta aktor politik yang mewacanakan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden untuk bicara di depan mahasiswa dan publik dalam aksi Senin 11 April besok.
Diketahui salah satu menteri dalam kabinet Jokowi yang menyuarakan wacana penundaan Pemilu 2024 yakni Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Dia menyebut ada 110 juta warganet yang mendukung Jokowi tetap menduduki kursi presiden karena kinerjanya yang baik.
“Kami harapkan mereka yang sebelumnya mengusulkan tentang penundaan Pemilu juga ikut memberikan penjelasan ke publik dan ke mahasiswa,” ucapnya.
Lebih lanjut, Hasto mengatakan bahwa Jokowi sudah taat dengan konstitusi sejak awal. Pemerintah juga telah memimpin rapat terbatas (ratas) untuk membahas persiapan Pemilu 2024.
Menurut Hasto, langkah itu menunjukkan bukti bahwa presiden sudah taat dengan ketentuan konstitusi terkait dengan Pemilu 2024.
“Tadi pak presiden memimpin ratas untuk membahas persiapan pemilu itu, ini kan merupakan bukti bahwa presiden taat kepada institusi, dan itulah sejak awal diyakini oleh PDIP,” katanya.