PDIP: Banjir Jakarta Menandakan Kepala Daerah Gagal Kelola Wilayahnya

04 Jan 2020, 14:34 WIB

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (IDN Times/Fitang Budhi Adhitia)

Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jendral Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan banjir di ibu kota negara pada pembuka tahun 2020 menjadi cerminan rusaknya tata kelola di lingkungan Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan. Hasto kemudian menyinggung tata kelola ibukota di bawah kepemimpinan gubernur sebelumnya, mulai dari Joko "Jokowi" Widodo, Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama, Djarot Syaiful Hidayat.

Bahkan, Hasto turut menyinggung kepemimpinan kader PDIP lainnya seperti Tri Rismaharini dan Hendrar Prihadi. Risma diketahui sukses mengelola Surabaya, sedangkan Hendrar adalah Wali Kota Semarang.

“Maka persoalan pencegahan dan pengendalian banjir itu merupakan ukuran kualitas kepemimpinan kepala daerah,” ujar Hasto lewat keterangan tertulisnya pada Sabtu (4/1).

Lalu, apakah ini bermakna PDI Perjuangan ingin menyatakan secara implisit bahwa Anies sudah gagal mengelola ibukota Jakarta?

1. Hasto sebut banjir merupakan persoalan kepemimpinan dan manajemen

IDN Times/Irfan fathurohman

Hasto mengatakan, apa yang terjadi di Jakarta tidak bisa diatasi dengan membagi nasi bungkus ketika banjir. Banjir di Jakarta tidak bisa juga dibelokkan akar persoalannya dengan menyalahkan hulu sungai.

"Pernyataan selebar apapun sungai di Jakarta, selama air dari selatan dibiarkan bebas mengalir ke daerah pesisir termasuk Jakarta, bukanlah pernyataan yang bijak, dan cenderung cuci tangan," ucap Hasto.

2. PDIP menilai Anies belum mengeksekusi program penanggulangan banjir

Gubernur Anies Baswedan meninjau lokasi banjir di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur (IDN Times/Lia Hutasoit)

Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta Gembong Warsono menilai kejadian banjir yang terjadi di Jakarta pada awal tahun 2020 seharusnya bisa diminimalisasi dan dihindari jika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan serius merealisasikan program penanggulangan banjir.

Dia menilai selama dua tahun Anies menjabat tidak ada eksekusi program penanggulangan banjir yang kongkret.

"Program normalisasi seakan hanya menjadi narasi fiksi tanpa ada eksekusi yang nyata hingga saat ini," ujarnya.

3. Pemda DKI Jakarta dinilai hanya fokus pada estetika

Pintu Air Manggarai (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Gembong menilai Gubernur Anies harus benar-benar memahamai masalah banjir di Jakarta sehingga ada pembangunan infrastruktur yang efektif dan efisien.

"PDIP merasa bahwa program yang dilakukan selama ini hanya fokus ke masalah estetika atau beautifikasi tanpa memikirkan fungsi dan manfaat. Fraksi sepenuhnya menyadari bahwa hal ini terjadi karena tidak adanya kejelasan langkah-langkah preventif yang seharusnya menjadi prioritas utama Pemprov DKI Jakarta," ujar Gembong.

4. PDIP buka dapur umum untuk korban bencana banjir

Pengungsi di dekat Rusun Karet, Tengsin (IDN Times/Axel Jo Harianja)

Rakernas I PDIP secara khusus akan menaruh perhatian pada persoalan tersebut sehingga lahirlah kebijakan komprehensif partai di dalam mencegah dan mengendalikan banjir untuk dijalankan bagi seluruh kepala daerah dari PDI Perjuangan.

Sementara itu, Hasto juga mengatakan, PDIP melalui Badan Penanggulangan Bencana Partai (Baguna) telah bergerak cepat melakukan evakuasi dan bantuan ke rakyat. Tidak hanya itu, partai berlambang banteng dengan moncong putih itu langsung mendirikan dapur umum di beberapa wilayah seperti DKI Jakarta, Bekasi dan Bogor. Dapur umum tak lama didirikan usai area Jadebotabek diterjang banjir hebat.

“Kemampuan salah satu dapur umum di DPD PDI Perjuangan DKI bisa memberikan makanan sehat dan bergizi minimum 3.500 nasi kotak per hari," ungkap Hasto.