PDIP Bantah Puan dan Luhut Bertemu di Bali untuk Bahas Klaim Big Data
Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, ikut menanggapi informasi pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, di Bali pekan lalu. Hasto tak membantah pertemuan itu memang terjadi. Namun, ia membantah pertemuan tersebut membahas klaim big data menyangkut penundaan Pemilu 2024.
"Kalau big data yang 110 juta gak usah dibahas lagi karena sudah terbantahkan dengan sendirinya. Pak Luhut sendiri kan tidak mau declare (sumber data) itu, sehingga terbantahkan oleh dirinya sendiri. Sehingga, tidak perlu dibahas oleh Ketua DPR," ungkap Hasto pada acara 'Banteng Ride & Night Run' di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (27/3/2022).
Ia menambahkan isi pembicaraan keduanya tidak lebih dari peran Luhut sebagai pembantu presiden dan Puan selaku Ketua DPR. Konfirmasi pertemuan keduanya juga disampaikan oleh juru bicara Luhut, Jodi Mahardi.
Pertemuan keduanya terjadi pada di Hotel St Regis pada 24 Maret 2022. "Kebetulan ketemu ketika sedang makan pagi," ungkap Jodi, Minggu (27/3/2022).
Meski dibantah membahas isu penundaan Pemilu, Direktur Lokataru Haris Azhar tak percaya klarifikasi yang disampaikan PDIP. Apa kata Haris soal pertemuan Puan dan Luhut?
1. Pertemuan Puan-Luhut saat sarapan pagi tetap buka peluang lobi agar Pemilu 2024 ditunda
Sementara, dalam diskusi virtual, Direktur Lokataru Haris Azhar tak percaya begitu saja terhadap klarifikasi dari pihak PDIP. Menurutnya, pertemuan saat sarapan pagi itu tetap membuka lobi-lobi agar Pemilu 2024 ditunda.
"Teman-teman sudah melihat gambar bagaimana Puan Maharani kemarin sarapan bareng Luhut Binsar Pandjaitan. Nah, lobi-lobi itu di sektor kekuasaan berjalan untuk memuluskan penundaan, satu periode lagi," ungkap Haris pada diskusi virtual, Sabtu (26/3/2022).
Haris menilai upaya-upaya semacam ini akan terus dilakukan guna memuluskan wacana penundaan agenda Pemilu 2024 ditunda. Ia mewanti-wanti bila upaya itu dibiarkan, maka nilai demokrasi di Indonesia akan semakin tergerus.
"Setelah (diperpanjang) satu periode satu lagi, habis itu anaknya (presiden) atau siapanya (naik jadi presiden). Modelnya seperti itu," katanya.
Ia pun mendorong agar upaya menghidupkan demokrasi yang dilakukan oleh masyarakat lewat forum-forum hingga aksi solidaritas perlu terus dilakukan.