Jakarta, IDN Times - DPP PDI Perjuangan (PDIP) batal mengumumkan rekomendasi pasangan calon (paslon) kepala daerah untuk Pilkada Serentak 2020 Kota Surabaya, Jawa Timur.
Ketua DPP PDIP Bidang Politik Puan Maharani yang membacakan rekomendasi tersebut mengatakan, alasan rekomendasi paslon Kota Surabaya belum dibacakan lantaran pengurus daerah tidak terlihat hadir dalam acara pengumuman calon kepala daerah gelombang ke-IV, yang berlangsung hari ini secara daring.
Dalam sambungan teleconference, memang tidak terlihat perwakilan DPD PDIP Jawa Timur dan DPC Kota Surabaya yang hadir dalam acara tersebut.
"Ini sudah ada suratnya namun karena belum tersambung nanti akan diumumkan pada waktu yang akan ditentukan kembali," kata Puan dalam acara tersebut, Jumat (28/8/2020).
Puan pun sembari menunjukan surat rekomendasi paslon Kota Surabaya yang telah berada di tangan Ketua DPR RI itu.
“Jadi terkait dengan Kota Surabaya, DPP PDIP sudah punya nama yang akan dimajukan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai infomasi bahwa PDIP siap maju untuk di Kota Surabaya,” tutur Puan.
Sementara, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pembacaan rekomendasi paslon untuk Kota Surabaya akan dibacakan pada Minggu, 30 Agustus 2020.
“Kota Surabaya konsolidasi pada Miinggu besok,” kata Hasto.
Sebelumnya, Hasto merinci akan ada empat paslon provinsi yang akan diumumkan yakni Provinsi Jambi, Kepri, Kaltara dan Sulteng. Sementara, paslon PDIP untuk pilkada Kota Surabaya dipastikan akan menarik perhatian publik.
"Bagi PDI Perjuangan pilkada menjadi momentum konsolidasi partai. Partai serius menyiapkan calon-calon terbaik yang ditawarkan kepada rakyat, sebagai penentu. Selama ini mekanisme di internal Partai telah berjalan secara sistemik," ujar Hasto.
Menurut dia, pengumuman calon kepala daerah gelombang IV sekaligus mengakhiri proses internal di partai dalam menyeleksi calon pemimpin terbaik, untuk ditawarkan kepada rakyat dalam pilkada serentak 2020.
"Kebijakan partai tetap lebih mendahulukan kader sendiri untuk diusung. Akan tetapi, karena pertimbangan elektoral yang tak memadai di beberapa pilkada, partai membuka diri dan mengusung calon dari kalangan profesional, Purnawirawan TNI dan Polri, serta mereka yang meniti karir di jalur birokrasi, tokoh masyarakat dan pemimpin muda," tutur Hasto.