PDIP dan PKS Harus Jadi Oposisi, tapi Bukan Menumbangkan Pemerintah

13 Mei 2024, 17:20 WIB

Amir Faisol

Peneliti Formappi Lucius Karius mendorong PDIP dan PKS jadi oposisi. (IDN Times/Amir Faisol)

Intinya sih...

Formappi dorong PDIP agar tetap oposisi untuk menjaga check and balance selama pemerintahan Prabowo-Gibran.
PDIP dan PKS masih punya kekuatan untuk menekan parlemen selama lima tahun ke depan dengan menggabungkan kekuatan masyarakat sipil.
Prabowo meminta partai yang tidak bergabung di koalisi untuk tidak menganggu pemerintah, namun Formappi menilai hal ini sebagai sinyal buruk bagi demokrasi.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mendorong agar PDIP tak terbujuk rayuan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selaku presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029 untuk bergabung ke dalam barisan koalisi mereka.

Peneliti Formappi Lucius Karius menilai, PDIP dan PKS harus berada di luar pemerintahan sebagai oposisi agar ada jaminan bahwa proses check and balance dalam lima tahun pemerintahan Prabowo-Gibran tetap berjalan.

"Jadi tugas kita sekarang mendorong agar PDIP tidak terbujuk oleh rayuan kekuasaan sehingga ada jaminan bagi kita, ada check and balances yang cukup berpengaruh di lima tahun mendatang," kata Lucius saat ditemui di Kantor Formappi, Matraman Jakarta Timur, Senin (13/5/2024).

1. PDIP-PKS bisa tekan parlemen bila berkoalisi dengan rakyat

Gedung DPR/MPR (IDN Times/Amir Faisol)

Dia mengatakan, meskipun kekuatan kursi PDIP dan PKS lebih kecil dari gabungan koalisi Prabowo-Gibran di parlemen, tapi mereka masih mempunyai taring untuk menekan parlemen selama lima tahun ke depan. Dengan syarat, PDIP dan PKS harus mampu menggabungkan kekuatan masyarakat sipil.

Menurut dia, PDIP sudah memiliki pengalaman selama menjadi parpol oposisi pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Walaupun kursi mereka sangat sedikit, tapi mereka punya pengalaman untuk menggalang kekuatan masyarakat sipil, untuk menggalang kekuatan publik, untuk menyatukan sikap dengan publik sehingga bisa menekan parlemen dalam proses pengambilan keputusan," kata dia.

2. Prabowo minta parpol oposisi tak ganggu pemerintah sinyal buruk bagi demokrasi

Prabowo Subianto (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Lebih lanjut, dia juga mengkritisi sikap Prabowo Subianto yang meminta agar parpol yang tidak mau berkoalisi agar tidak menganggu pemerintah. Menurut dia, pernyataan Prabowo tersebut merupakan sinyal buruk bagi jalannya demokrasi ke depan karena menyuruh oposisi untuk diam.

Lucius mengatakan, rakyat Indonesia membutuhkan PDIP dan PKS untuk menjadi oposisi pemerintah untuk merawat demokrasi bukan untuk menjatuhkan pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Kita butuh PDIP, kenapa kita butuh PKS yang sudah berpengalaman sebagai oposisi, tinggal nanti membangun konsolidasi koordinasi saja dengan gerakan publik, untuk merawat demokrasi, bukan untuk menjatuhkan atau untuk tujuan yg negatif untuk presiden dan wakil presiden terpilih maupun koalisi mereka," ucap dia.

3. PDIP baru tentukan jadi oposisi usai rakernas

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto (IDN Times/Aryodamar)

Adapun PDIP dan PKS saat ini masih belum mengambil sikap untuk menjadi oposisi bagi pemerintahan yang akan datang. PDIP baru akan memutuskan sebagai oposisi sesudah menggelar rapat kerja nasional (rakornas) yang akan digelar dalam waktu dekat ini.

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengatakan keputusan partainya oposisi atau tidak pada periode 2024-2029 berada di tangan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

"Untuk PDIP Apakah berada di luar atau di dalam pemerintahan, itu akan dibahas di dalam rapat kerja nasional, tapi konstitusi partai menegaskan bahwa itu adalah kewenangan dari Ketua Umum PDIP," kata Hasto.