PDIP Ingatkan 3 Hal untuk Pemerintah Tangani Aceh yang Masih Lumpuh

08 Des 2025, 21:40 WIB

Kondisi pengungsian di Jembatan Sungai Tamiang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Sabtu (6/12/2025) malam. (Saddam Husein for IDN Times)

Intinya sih...

Transportasi udara masih diperlukan untuk menyalurkan bantuan karena banyak jalan terputus akibat banjir bandang dan tanah longsor.
Pemerintah harus memperhatikan kondisi kesehatan masyarakat di lokasi bencana dengan memperbanyak tenaga medis turun ke pengungsian.
Pemerintah harus mempercepat distribusi bantuan agar korban tidak terus berjatuhan karena bantuan terlambat tiba dalam situasi darurat.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, membuat akses transportasi dan komunikasi di beberapa wilayah masih lumpuh. Kondisi ini menyebabkan distribusi bantuan, mulai dari makanan, obat-obatan, sampai tenaga medis, belum merata.

Laporan dari para relawan menyebutkan adanya korban selamat yang kemudian meninggal dunia di pengungsian akibat kelaparan, sakit, dan stres.

Kendala utama terletak pada rusaknya jalan dan jembatan, terutama di wilayah pegunungan Aceh, Aceh Tamiang, dan pesisir timur. Distribusi bantuan melalui udara masih terbatas, sementara permintaan tambahan helikopter dan tenaga kesehatan dari pemerintah daerah, belum direspons optimal oleh pemerintah pusat.

Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Edi Purwanto, mengatakan ada tiga poin utama yang perlu segera diperhatikan pemerintah, yaitu pembukaan akses jalan, penyediaan helikopter, serta prioritas kesehatan bagi masyarakat terdampak.

"Fraksi PDIP menekankan pada tiga hal, pertama segera buka akses jalan. Konektivitas dibangun kembali, jembatan-jembatan yang putus di-treatment sedemikian rupa, karena sebenarnya kita lihat, baik itu TNI-Polri dan beberapa perusahaan swasta, memiliki jembatan sementara. Instrumen tersebut bisa digunakan untuk menyambungkan akses yang terputus di beberapa tempat bencana," ujar Edi dalam keterangannya, Senin (8/12/2025).

1. Transportasi udara masih diperlukan

Mobil-mobil yang berserakan di antara puing-puing bekas banjir bandang Aceh Tamiang, Senin (8/12/2025) (IDN Times/Prayugo Utomo)

Edi mengatakan, transportasi udara juga masih diperlukan untuk menyalurkan bantuan. Sebab, masih banyak jembatan dan jalan terputus akibat banjir bandang dan tanah longsor.

"Semalam kami mendengarkan paparan dari beberapa badan dan Pak Presiden pun memberikan penekanan, dan yang saya lihat kondisi helikopternya berkurang. Sehingga ketika memberikan bantuan dijatuhkan dari atas langit, dan beberapa tempat protes, karena sampai di bawah makanannya sudah berserakan. Hal-hal seperti ini harus dicermati dengan baik," kata dia.

2. Pemerintah harus perhatikan kondisi kesehatan masyarakat

Sumiyati dan keluarganya bertahan di rumah dalam keadaan gelap di Desa Upah, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, Minggu (7/12/2025) malam. (IDN Times/Prayugo Utomo)

Terakhir, Edi berharap, pemerintah benar-benar memperhatikan kesehatan masyarakat di lokasi bencana. Tenaga medis juga perlu diperbanyak turun ke pengungsian untuk membantu masyarakat.

"Laporan dari Kementerian Kesehatan kemarin ada enam rumah sakit yang kondisinya belum bisa berfungsi. Perlu juga untuk dipastikan bagaimana dokter-dokter siaga didorong ke sana, kemudian relawan dan perawat untuk bisa didorong ke berbagai tempat bencana, untuk menjaga masyarakat dan nyawa masyarakat juga bisa diproteksi dengan baik," ucap dia.

3. Pemerintah harus mempercepat distribusi bantuan

Warga mengambil air bersih yang disuplai dari sebuah mobil tangki di Aceh Tamiang, Sabtu (6/12/2025) (IDN Times/Prayugo Utomo)

Edi mengatakan, bantuan dari pemerintah harus dipercepat dan dioptimalkan, terutama dalam kondisi darurat. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak membiarkan korban terus berjatuhan karena bantuan terlambat tiba.

“Korban tidak boleh terus berjatuhan hanya karena bantuan terlambat tiba. Dalam situasi darurat seperti ini, kecepatan negara menentukan hidup dan mati rakyatnya,” imbuhnya.