PDIP: Mahasiswa, Ayo Turun ke Jalan Tolak Presiden 3 Periode

Dalam kesempatan itu, Masinton menegaskan, masa jabatan presiden dua periode itu hasil dari perjuangan Reformasi tahun 1998. Dia mengatakan, orang yang mewacanakan masa jabatan tiga periode tidak mengerti perjuangan reformasi dan demokrasi.

"Reformasi dan demokrasi mengoreksi kekuasaan lama, maka dikoreksi lah untuk dilakukan amandemen Undang-Undang 1945. Itu adalah bentuk konsensus yang tertulis bahwa masa jabatan untuk menghindari kekuasaan yang semena-mena, maka dibatasi 2 periode. Itulah konsensus dasar dalam demokrasi, kalau kemudian datang tiga periode, itu ide yang mengangkangi demokrasi," katanya.

Di tempat terpisah, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengatakan, secara konstitus jabatan presiden tiga periode dilarang.

Namun, kata dia, aspirasi masyarakat yang ingin masa jabatan presiden tiga periode tidak boleh dilarang. Sekalipun aspirasi itu melanggar konstitusi.

"Gini, 3 periode kan secara konstitusi tidak memungkinkan, tapi kan sebagai bentuk aspirasi dan pendapat masyarakat, aspirasi kan gak boleh dilarang, tapi kan konstitusi gak memungkinkan. Kita tunduk konstitusi, Projo tunduk konstitusi," ucapnya.

Menurut Budi, Presiden Jokowi sudah menegaskan taat pada konstitusi. Projo juga akan mengikuti semua arahan dari Jokowi.

Namun, dia meminta semua pihak untuk siap-siap. Sebab, kata Budi, politik merupakan seni kemungkinan.

"Itu kan kemungkinan, kita harus siap-siap saja jangan terkaget-kaget gitu. Politik Indonesia itu kan dinamis, seni kemungkinan," ucapnya.

Lebih lanjut, Budi mengatakan, siap-siap yang dimaksudnya yakni kemungkinan apapun bisa terjadi. Termasuk masa jabatan presiden tiga periode.

"Apapun yang terjadi, tapi kami dari Projo sudah menyiapkan mekanisme untuk 2024 yaitu dengan menggelar musyawarah rakyat, mencari duet pelanjut Jokowi di 2024, itu mekanisme untuk menjaring sebanyak mungkin suara dari rakyat tentang calon kepemimpinan nasional," katanya.