PDIP: Megawati Akan Berkontemplasi untuk Pilih Capres 2024

18 Sep 2021, 14:03 WIB

Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Jakarta, IDN Times - Sekretais Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengaku partainya belum menentukan siapa yang akan diusung di Pilpres 2024. Ia menyebut calon presiden (capres) yang akan diusung PDIP akan diputuskan oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Untuk menjadi presiden, banyak faktornya. Dan bagi Bu Mega, hal tersebut juga dilakukan dengan kontemplasi, memohon petunjuk Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT. Karena itulah tradisi itu dijalani Bu Mega. Dalam kongres juga disebutkan itu hak prerogatif Bu Mega sehingga pada waktunya pasti diumumkan calonnya," ujar Hasto dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/9/2021).

1. Megawati pilih capres dengan pertimbangkan suara rakyat dan aspek strategis

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Hasto mengatakan PDIP saat ini masih fokus pada kaderisasi dan bekerja untuk rakyat. Ia memastikan akan tiba waktunya partainya menentukan siapa calon presiden atau calon wakil presiden yang diusung.

Megawati, menurutnya akan memilih pemimpin nasional dengan mendengarkan suara rakyat dan mempertimbangkan banyak aspek strategis.

"Untuk menjadi presiden, wakil presiden, atau menteri sekali pun, keyakinan spritual PDI Perjuangan selalu ada campur tangan Yang di Atas. Selalu ada suara arus bawah, suara rakyat yang kemudian terakumulasi membentuk keyakinan," jelas dia.

2. Hasto sebut PDIP tak dukung penambahanan masa jabatan presiden

Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Hasto menegaskan PDIP tak menginginkan adanya jabatan presiden lebih dari dua periode. Dia menuturkan usulan amandemen terbatas Undang-undang Dasar 1945 yang dilakukan partainya hanya menekankan soal Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Dia memastikan PDIP dan Presiden Joko "Jokowi" Widodo tidak menginginkan jabatan presiden tiga periode.

“PDI Perjuangan sejak awal taat pada konstitusi dan Pak Jokowi sudah menegaskan berulang kali. Karena ketika Bapak Jokowi dilantik sebagai presiden, salah satu sumpahnya di jabatan itu menegaskan untuk taat kepada perintah konstitusi dan menjalankan konstitusi dengan undang-undang dengan selurus-lurusnya. Sehingga tidak ada gagasan dari PDI Perjuangan tentang jabatan presiden tiga periode atau perpanjangan masa jabatan," kata Hasto.

3. PDIP berharap pembangunan Presiden Jokowi dilanjutkan presiden selanjutnya

Presiden Jokowi pimpin rapat terbatas di Istana Merdeka pada Senin (19/10/2020) (Dok. Biro Pers Kepresidenan)

Menurut Hasto, PDIP mengusulkan adanya amandemen UUD 1945 terbatas soal GBHN demi melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan presiden saat ini. Sehingga, saat pergantian presiden di 2024, kebijakan bisa dilanjutkan oleh presiden yang baru.

"Kita punya jejak sejarah pada abad ketujuh, yaitu pembangunan Candi Borobudur. Itu dibangun seratus tahun. Kami pun menginginkan pembangunan negara berkelanjutan. Kalau dulu bisa, mengapa sekarang tidak bisa. Sekarang karena kita tidak punya haluan, maka ganti kepemimpinan, berganti juga kebijakannya," ucap Hasto.