PDIP Minta Anggaran TGUPP Rp19 Miliar di RAPBD DKI 2022 Dihapus

Politikus PDIP ini mengatakan, peran TGUPP di masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi sangat sentral, hingga mengganggu ruang gerak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Peran TGUPP sangat sentral yang mengakibatkan ruang gerak para SKPD terganggu dengan hadirnya TGUPP. Rasanya tidak elok, seorang pejabat pemprov, kepala dinas membuat surat sampai ditembuskan kepada TGUPP,” terangnya.

Gembong menuturkan, anggaran TGUPP sebaiknya dialihkan ke program yang bermanfaat langsung buat warga Jakarta.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah DKI Jakarta, Sigit Wijiatmoko, menjelaskan, pada 2021, anggaran untuk TGUPP nilainya Rp19 miliar.

Realisasinya, hingga November 2021 anggaran yang terserap mencapai Rp15,9 Miliar. Kendati begitu, Sigit mengatakan ada penurunan jumlah pagu anggaran dari 2021 ke 2022.

“Dari 2021 ke 2022 ada penurunan jumlah pagu anggarannya. Karena kita tentu melihat proses evaluasinya, baik itu jumlah grading maupun jumlah anggota TGUPP itu sendiri,” terang dia.

Sigit menuturkan, saat ini jumlah TGUPP ada 74 orang. Dia menerangkan, Ketua TGUPP diberikan kedudukan dan keuangan setara peringkat 15. Sedangkan tunjangan kinerja daerah dan fasilitas lainnya setara eselon II.

“Kepada wakil ketua TGUPP diberikan hak dan keuangan setara peringkat 14, tunjangan kinerja daerah setara eselon II,” terang Sigit.

Sedangkan, anggota TGUPP diberikan kedudukan hak keuangan setara peringkat 13 tunjangan kinerja daerah setara eselon II. 

“Kepada tenaga ahli dan asisten yang ditugaskan oleh TGUPP diberikan honor dan kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

“Jadi kalau kita bicara tentang tunjangan kinerja daerah tentu bersumber dari APBD,” lanjut dia.