PDIP Minta Dua Menteri NasDem di Kabinet Jokowi Dievaluasi, Kenapa?

26 Des 2022, 13:55 WIB

IDN Times/Margith Juita Damanik

Jakarta, IDN Times - Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, mengatakan reshuffle merupakan hak prerogratif Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Meski demikian, Djarot menyarankan untuk mengevaluasi kinerja para menterinya.

"Evaluasi kinerja seluruh menteri, apalagi menjelang berakhir masa jabatan presiden. Sehingga, program-program yang sudah dicanangkan oleh Pak Jokowi, itu betul-betul bisa tercapai. Sudah waktunya dievaluasi," ujar Djarot kepada wartawan dalam rekaman suara yang diterima IDN Times, Senin (26/12/2022).

1. PDIP soroti Menteri Pertanian

IDN Times/Teatrika Handiko Putri

Djarot kemudian menyoroti kinerja Menteri Pertani, Syahrul Yasin Limpo. Menurutnya, di periode pertama, Jokowi sudah bisa melakukan swasembada beras, namun pada akhir 2022 pemerintah mencanangkan impor.

"Tapi ternyata kita impor beras, ketika harganya naik. Justru harusnya pemerintah intervensi dong, jangan sampai pada saat musim panen raya dan harganya baik, kemudian dihajar sama beras impor, yang sakit petani," ucap dia.

Oleh karena itu, Djarot yang juga anggota Komisi IV DPR RI meminta kepada Bulog dan Kementerian Pertanian membuka stok beras di Indonesia. Hal itu bertujuan untuk mengetahui apakah benar impor beras harus dilakukan.

2. PDIP juga sorot Menteri LHK

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar. (instagram.com/siti.nurbayabakar)

Dalam kesempatan itu, Djarot juga menyoroti kinerja Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya. Djarot menerangkan, tujuan evaluasi itu agar semua program kerja Jokowi di akhir masa jabatannya tercapai seluruhnya.

"Mentan di evaluasi, Menhun (Menteri LHK) di evaluasi, Menteri Kehutanan ya, terus dievaluasi, semua menteri juga dievaluasi, supaya apa, supaya ada satu darah baru yang segar, mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi untuk menuntaskan janji kampanye sebelumnya," kata dia.