PDIP Ogah Tunda Pemilu 2024, Bisa Terjadi Kekosongan di DPR

28 Feb 2022, 12:46 WIB

Sekjen PDIP Hasto Kristyanto (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)

Jakarta, IDN Times - Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya saat ini tengah fokus pada kelangkaan minyak goreng daripada memikirkan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Menurutnya, PDIP tak akan mengkhianati konstitusi.

"Bagi PDI Perjuangan prioritas praktik kekuasaan saat ini adalah bersama rakyat mengatasi berbagai dampak pandemi, serta bagaimana pemerintah fokus mengatasi kelangkaan minyak goreng, kenaikan harga kedelai yang berdampak pada industri rakyat tahu-tempe, dan berbagai masalah penting lainnya daripada berimajinasi tentang penundaan pemilu," ujar Hasto dalam keterangannya, Senin (28/2/2022).

Menurutnya, berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat lebih penting untuk dipikirkan. Dia menegaskan, DPR RI dan pemerintah bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah sepakat untuk menggelar Pemilu 2024 pada 14 Februari.

1. PDIP singgung soal mahalnya biaya pemilu

Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)

Hasto kemudian menyinggung soal mahalnya biaya pemilu, yang menjadi alasan sejumlah pihak meminta pemilu diundur. Menurutnya, mahalnya biaya pemilu karena akibat penerapan sistem proporsional daftar terbuka.

“Demi kepentingan bangsa dan negara, sistem ini dapat diubah menjadi proporsional tertutup. Ini lebih penting sebagai insentif bagi kaderisasi Partai. Belajar dari Pemilu 2004 dengan Pemilu Legislatif, Pilpres I, dan Pilpres II biaya hanya kurang lebih Rp3,7 triliun," ucapnya.

2. PDIP hindari kekuasaan absolut

Masinton Pasaribu usai melakukan kunjungan kerja ke Polda Sumut, Rabu (4/12) (Prayugo Utomo/IDN Times)

Sementara itu, politikus PDIP, Masinton Pasaribu menegaskan, partainya berusaha menghindari kekuasaan absolut. Hal itu disampaikan dalam diskusi #Safari24 Total Politik bertema "Usulan Jabatan Presiden Diperpanjang, Bagaimana Nasib Kepala Daerah?.

"Kita harus hindari jangan lagi ada kekuasaan yang absolut, tidak terbatas, karena kita masih menganut negara hukum. Kita harus saklek di situ. Usulan ini kita hargai sebagai usulan. Tapi tidak sekadar argumentasi politik," kata Masinton.

3. Bila pemilu diundur, ada kekosongan di DPR

Dok.IDN Times

Masinton mengatakan, bila Pemilu 2024 diundur, akan terjadi kekosongan di DPR. Sebab, masa jabatan anggota legislatif juga berakhir pada 2024.

"Pilpres, pileg itu satu kesatuan berbarengan pelaksanaannya. Kalau presiden berakhir 2024 maka secara bersamaan legislatif harus berbarengan. Kan gak mungkin legislatifnya kosong," ucap dia.

Lebih lanjut, kata Masinton, menunda atau memajukan pemilu pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Hal itu terjadi pada zaman Presiden Suharto melalui Supersemar dengan alasan stabilitas ekonomi.

Pemunduran waktu pemilu itu terjadi pada 1968 menjadi 1971. Selain itu, perubahan jadwal pemilu juga terjadi pada saat BJ Habibie menjadi presiden, ketika DPR RI mengeluarkan mosi tidak percaya. Pemilu yang seharusnya digelar pada 2022 dimajukan menjadi 1999.

"Menunda dan memajukan pemilu itu bukan hal yang baru dalam konteks ketatanegaraan kita," imbuhnya.