Indonesia Bisa Belajar dari Selandia Baru Tekan Angka Perokok
- Studi The Lancet mencatat penurunan prevalensi merokok dewasa di Selandia Baru meningkat dari sekitar 3,5 persen per tahun sebelum 2018 menjadi 17,9 persen pada 2018–2023.
- Percepatan di Selandia Baru dikaitkan dengan kombinasi kebijakan pengendalian tembakau, meluasnya penggunaan rokok elektronik, dan perubahan kebijakan untuk produk nikotin alternatif.
- Koalisi Indonesia Bebas TAR mendorong Indonesia menerapkan regulasi berbasis sains dan risiko, dengan standar keamanan, kualitas, perlindungan konsumen, serta larangan penjualan kepada anak.
Jakarta, IDN Times - Pengendalian rokok di Indonesia dinilai dapat mengambil pelajaran dari pengalaman Selandia Baru yang berhasil mempercepat penurunan prevalensi merokok melalui kombinasi kebijakan pengendalian tembakau dan pendekatan tobacco harm reduction (THR) atau pengurangan bahaya tembakau.
Studi berjudul “New Zealand's accelerating smoking decline: Lessons for tobacco harm reduction” yang diterbitkan The Lancet Regional Health – Western Pacific menunjukkan laju penurunan prevalensi merokok orang dewasa di Selandia Baru meningkat signifikan sejak 2018.
Sebelum 2018, prevalensi merokok di negara tersebut menurun sekitar 3,5 persen per tahun. Namun, pada periode 2018–2023, laju penurunannya meningkat menjadi sekitar 17,9 persen per tahun.
Para peneliti mengaitkan percepatan tersebut dengan sejumlah perubahan, termasuk semakin luasnya penggunaan rokok elektronik dan perubahan kebijakan terhadap produk nikotin alternatif.
1. Pemerintah susun kebijakan secara ilmiah
Pemasangan stiker di KTR Tabanan (Dok.IDNTimes/Istimewa) Ketua Koalisi Indonesia Bebas TAR (KABAR) Ariyo Bimmo menilai pengalaman Selandia Baru menunjukkan pentingnya pemerintah menyusun kebijakan berdasarkan bukti ilmiah, bukan semata-mata persepsi terhadap produk tembakau alternatif.
Menurut Ariyo, kebijakan pengendalian rokok dan regulasi produk alternatif tetap dapat berjalan bersamaan. Yang diperlukan adalah aturan yang mampu membedakan produk berdasarkan tingkat risikonya serta memberikan perlindungan terhadap konsumen.
“Regulasi berbasis sains itu penting karena kebijakan kesehatan publik tidak boleh hanya dibangun atas persepsi dan opini publik. Kebijakan harus bertumpu pada data, kajian ilmiah, pemantauan pasar, dan evaluasi berkala,” ungkap Ariyo, dikutip Selasa (11/8/2026).
2. Regulasi berbasis sains
Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Magetan, Siswanto. IDN Times/Riyanto. Menurutnya, penerapan regulasi berbasis sains bukan berarti pemerintah membiarkan peredaran produk tembakau alternatif tanpa batas. Pemerintah tetap memiliki peran dalam menetapkan standar keamanan, kualitas, serta perlindungan konsumen.
“Regulasi berbasis sains berarti pemerintah perlu menetapkan standar yang terukur. Misalnya larangan penjualan pada anak,” jelas Ariyo.
3. Regulasi berbasis resiko
Ilustrasi vape (IDN Times/Aryodamar) Ariyo menilai pendekatan tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi Indonesia dalam merumuskan kebijakan terkait produk tembakau alternatif. Menurut dia, pemerintah perlu menghindari dua pendekatan ekstrem, yakni pelarangan secara menyeluruh maupun pembiaran tanpa regulasi.
Ia menegaskan pelajaran dari Selandia Baru menunjukkan bahwa kebijakan seharusnya diarahkan pada pengendalian berdasarkan tingkat risiko masing-masing produk.
“Idealnya, yang perlu digarisbawahi adalah regulasi berbasis risiko. Jadi bukan pelarangan total, bukan pula pembiaran total," kata Ariyo.
