PDIP Sebut Era SBY Banyak Rapat Tapi Tak Ada Keputusan, JK Bersuara

29 Okt 2021, 17:10 WIB

Jusuf Kalla (IDN Times/Kevin Handoko)

Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyentil Partai Demokrat dengan menyebut, era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terlalu banyak rapat namun tak ada keputusan. Tapi, hal ini dibantah langsung oleh Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK).

"Tanpa bermaksud membandingkan antara Pak SBY dan Pak Jokowi, masing-masing dalam mengambil keputusan dan cara rapat yang tiap tahun jumlahnya hampir sama. Ada yang ambil keputusan langsung dalam rapat, ada yang dirapatkan lagi sampai tuntas," kata JK dalam keterangannya, Jumat (29/10/2021).

Seperti diketahui, JK pernah berpasangan dengan SBY menjadi Wakil Presiden pada periode 2004-2009.

"Zaman SBY beberapa keputusan penting diambil dalam rapat, seperti mengurangi defisit APBN tahun 2005 dengan menaikkan harga BBM sebesar 126 persen, terbesar dalam sejarah, tanpa demo karena langsung dibarengi dengan BLT," imbuhnya.

1. JK ungkap hasil rapat di era SBY dalam sektor ekonomi dan penanggulangan bencana

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) (Twitter/@SBYudhoyono)

JK menambahkan, era SBY dilakukan konversi minyak tanah ke LPG yang diputuskan dalam sidang kabinet 2006. Dari keputusan tersebut, defisit APBN pada saat itu terjaga dengan aman.

Selain itu, keputusan pembangunan infrastruktur dengan kerangka konektivitas juga disetujui di kabinet. Pada era SBY, kata JK, pertumbuhan ekonomi dapat dicapai.

"Rapat-rapat yang menghasilkan keputusan bidang sosial dan ekonomi untuk mengatasi krisis ekonomi dunia 2008-2009 tanpa efek besar, di bawah koordinasi Menteri Keuangan Sri Mulyani," kata JK.

Lebih lanjut, JK mengatakan, keputusan penting dalam bidang perdamaian atau penyelesaian konflik di Aceh, juga disetujui melalui sidang kabinet pada era SBY. Saat menanggulangi bencana, lanjut JK, pemerintahan SBY bisa mengambil keputusan dengan baik.

"Pada pemerintahan SBY, langkah-langkah penanganan cepat tsunami Aceh yang merupakan salah satu bencana alam terbesar di dunia, juga menjadi keputusan penting yang diambil pada sidang kabinet," ujarnya.

2. JK tegaskan gaya kepemimpinan setiap pemimpin berbeda-beda

ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha

JK lalu membicarakan era kepemimpinan Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Pada era Jokowi, sambungnya, ada banyak keputusan yang diambil dalam rapat-rapat, baik rapat terbatas ataupun paripurna. Karena itu, program pembangunan infrastruktur dan penanganan COVID-19 di era Jokowi berhasil.

JK mengatakan, dirinya adalah Wakil Presiden di era SBY dan Jokowi. Selain itu, JK menerangkan, dia juga menjadi menteri di zaman pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Megawati Soekarnoputri.

Dia menegaskan, cara kepemimpinan tiap pemimpin berbeda-beda. "Sudah tujuh presiden Republik Indonesia sejak Indonesia merdeka, dan masing-masing berbeda cara kepemimpinan. Pak Harto berbeda dengan Bung Karno, Pak Habibie berbeda dengan Gus Dur, Ibu Megawati berbeda dengan Pak SBY dan juga Pak Jokowi," ujar JK.

3. Hasto sindir era SBY, banyak rapat tapi tak ada keputusan

Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto membanggakan Presiden Jokowi yang mampu menangani pandemik COVID-19 dengan baik. Dia menyebut, Jokowi turun ke bawah melihat akar persoalan pokok pandemik COVID-19. Solusi dicari dari refocussing anggaran, hingga membuat kebijakan penyeimbang antara pembatasan sosial dan pertumbuhan ekonomi.

Hasto pun menilai era Jokowi berbeda dengan pemimpin sebelumnya. Dia mengatakan, kepemimpinan pemerintahan 10 tahun sebelum Jokowi terlalu banyak rapat namun tak ada keputusan.

"Pak Jokowi punya kelebihan dibanding pemimpin yang lain. Beliau adalah sosok yang turun ke bawah, yang terus memberikan direction, mengadakan ratas (rapat kabinet terbatas) dan kemudian diambil keputusan di rapat kabinet terbatas. Berbeda dengan pemerintahan 10 tahun sebelumnya, terlalu banyak rapat tidak mengambil keputusan," kata dia saat membuka webinar Penganggaran Desa Wisata Perancangan Kebijakan Penganggaran Desa Wisata di kantor DPP PDIP, Kamis 21 Oktober 2021.