PDIP Tetap Dukung Pelaksanaan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020

13 Sep 2020, 22:15 WIB

Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri membuka sekolah cakada gelombang kedua (Dok.PDI Perjuangan)

Jakarta, IDN Times - DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan sikap mendukung pemerintah untuk terus melaksanakan Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember mendatang. Sikap itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto saat menjawab pertanyaan wartawan seusai pembukaan Sekolah Cakada PDIP gelombang III yang dilaksanakan secara virtual, Minggu (13/9/2020).

"Yang penting saat ini, sudah ada harapan bagaimana ada temuan vaksin. Plus ada kesadaran untuk terus mengingatkan pentingnya protokol kesehatan seperti menjaga jarak minimal dua meter," ujarnya.

1. PDI Perjungan dukung pilkada dengan protokol kesehatan yang ketat

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto membuka sekolah partai secara virtual, Jumat (21/08/2020). Dok. PDIP

Hasto mengatakan, PDI Perjuangan tetap mendukung Pilkada pada 9 Desember 2020 mendatang karena hal itu sudah beberapa kali tertunda karena pandemik COVID-19. Walaupun demikian, ia mengatakan PDI Perjuangan mendukung pilkada dengan protokol kesehatan yang ketat.

"Maka untuk itu, mengingat pilkada serentak sudah beberapa kali ditunda dan kita sudah berkomitmen tanggal 9 Desember, sikap dari PDI Perjuangan adalah pilkada tetap tanggal 9 Desember. Hanya saja seluruh ketentuan protokol pencegahan COVID-19 harus dijalankan," kata dia.

2. Bagi PDI Perjuangan, akan ada risiko politik apabila pilkada kembali ditunda

Kerumunan massa pengantar Bacawali-bacawawali dari PDIP, Eri-Armuji di KPU Surabaya, Jumat (4/9/2020). IDN Times/Fitria Madia

Hasto mengatakan, bagi PDI Perjuangan, jika pilkada ditunda, maka akan ada risiko politik, sebab penundaan akan menciptakan ketidakpastian yang baru. Menurutnya, warga Indonesia punya kecenderungan mengikuti teladan dari pemimpinnya, maka PDI Perjuangan mewajibkan setiap calon kepala daerah yang diusung untuk memastikan diri sebagai teladan.

"Jumlah kampanye nanti dibatasi. Sehingga tak boleh nanti kampanye massal. 50 orang itu boleh, misalnya. Metode kampanye akan kita sesuaikan. Door to door itu menjadi opsi, kampanye virtual itu menjadi opsi, penggunaan handphone sebagai alat perjuangan untuk mensosialisasikan calon itu menjadi metode pendekatan," katanya.

3. Beberapa negara dinilai berhasil melaksanakan pemilu saat pandemik

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membuka sekolah partai secara virtual, Jumat (21/08/2020) (Dok. PDIP)

Selain itu, Hasto juga menjelaskan bahwa beberapa negara lain berhasil melaksanakan ajang pemilu walau dalam kondisi pandemik. Misalnya, seperti di Korea Selatan dan Sri Lanka.

"Sri Lanka saja berhasil di dalam menjalankan itu. Jadi maksud saya, mari kita penuhi ketentuan protokol pencegahan COVID-19 tersebut. Dan pilkada ini justru menjadi ujian bagi kita terhadap kemampuan kita membangun disiplin total, disiplin menyeluruh," jelas Hasto.