Pejabat Ditantang Naik Transportasi Umum, Bima Arya: Tidak Masalah

07 Feb 2025, 07:45 WIB

Yosafat Diva Bayu Wisesa

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto (dok. Kemendagri)

Intinya sih...

Wamendagri Bima Arya Sugiarto menanggapi tantangan publik agar pejabat negara menggunakan transportasi umum
Bima mengaku sering menggunakan transportasi umum dari Bogor ke Jakarta saat menjadi pengajar dan Wali Kota Bogor

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menanggapi tantangan dari publik yang meminta pejabat negara menggunakan transportasi umum.

Menurutnya, penggunaan transportasi umum bagi pejabat tidak menjadi masalah selagi waktunya memungkinkan, serta jika dinilai lebih hemat dan efisien. Ia meyakini banyak pejabat yang sebelumnya juga merupakan pengguna transportasi umum.

"Buat teman-teman yang memang dari dulu juga, saya yakin banyak ya pejabat yang punya sejarah jadi anker (anak kereta) atau jadi roker (rombongan kereta), itu pasti sudah biasa," kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (6/2/2025).

1. Bima Arya biasa naik transportasi umum

Ia mengaku sering menggunakan transportasi umum dari kediamannya di Kota Bogor ke Jakarta saat masih menjadi pengajar di salah satu kampus.

"Kadang naik bus, nyambung Metro Mini, kadang naik kereta, enggak masalah begitu," ujarnya.

Begitu pula saat dirinya masih menjabat sebagai Wali Kota Bogor. Saat ada kegiatan di Jakarta, ia pun sesekali memilih transportasi umum.

2. Penggunaan transportasi umum perlu mempertimbangkan faktor waktu

Bima menjelaskan, penggunaan transportasi umum bagi pejabat lebih mempertimbangkan faktor waktu. Apabila agenda dari satu tempat ke tempat lain mepet, menggunakan transportasi umum menjadi kurang efisien.

"Tapi kalau pagi-pagi punya spare waktu, jam sembilan baru mulai giat (kegiatan), rasanya mungkin ke kantor naik transportasi publik," ujarnya.

Selain itu, penggunaan transportasi umum juga bergantung pada lokasi tempat tinggal masing-masing pejabat dengan tempat tujuan. Apabila jalur transportasi umum yang tersedia sudah nyaman dan terintegrasi dengan berbagai moda transportasi, maka hal itu tidak menjadi masalah.

"Jadi menurut saya kasuistik dan sangat dilihat di mana domisili dan juga waktunya memungkinkan seperti apa," ucapnya.

3. Bima coba naik KRL dari Bogor ke Kantor Kemendagri

ilustrasi KRL Commuter Line (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Bima mengungkapkan dirinya juga sempat menjawab tantangan menggunakan transportasi umum dengan menaiki Kereta Rel Listrik (KRL) dari Kota Bogor ke Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta pada Rabu (5/2/2025). Momen itu dimanfaatkannya untuk sekaligus menghitung waktu tempuh dari rumahnya ke kantor bila menggunakan transportasi umum.

"Karena belum pernah tuh (menghitung waktu tempuh) sampai Kantor Kemendagri itu berapa lama," ujarnya.

Adapun, permintaan masyarakat agar pejabat dapat menggunakan transportasi umum disampaikan oleh Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI). Ketua Umum MTI, Tory Damantoro mengatakan, sudah semestinya pejabat meminimalisir penggunaan patroli dan pengawalan (patwal) di jalan raya. Ia mendorong agar patwal hanya dibatasi untuk pejabat seperti presiden dan wakil presiden.

"Filosofinya hidup di kota itu adalah hidup bersama, karena orangnya banyak. Kalau semuanya meminta diprioritaskan akan terjadi kecemburuan sosial," kata Tory.