100 Hari Prabowo Masyarakat Puas, Wamendagri Soroti Pemilu Lancar
- Wamendagri apresiasi kepuasan publik terhadap 100 hari pemerintahan Prabowo dan Gibran.
- Tingkat kepuasan publik mencapai 80,9 persen, tertinggi di bidang politik dan keamanan.
Jakarta, IDN Times – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto mengapresiasi tingginya kepuasan publik terhadap 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menilai capaian ini mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Kabinet Merah Putih.
Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada Januari 2025, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo dalam 100 hari pertama mencapai 80,9 persen secara keseluruhan. Adapun bidang politik dan keamanan mendapat tingkat kepuasan tertinggi dibanding bidang lain sebesar 85 persen.
Ia meyakini, tingginya angka kepuasan di bidang politik dan keamanan ini tidak lepas dari suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang berlangsung aman serta kondusif.
"Kami memaknai ini sebagai apresiasi dari publik terhadap penyelenggaraan pemilu dan pilkada, karena dalam waktu 100 hari atau 3 bulan tentu hal yang paling mudah dicatat, diingat, dan dilihat oleh publik adalah rangkaian pilkada tadi," katanya dalam acara Ekspose Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu 2024 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (30/1/2025).
1. Apresiasi kerja keras lembaga penyelenggara pemilu dan aparat
Lebih lanjut, Bima menegaskan, capaian ini merupakan hasil kerja keras banyak pihak, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), hingga aparat TNI dan Polri. Berkat sinergi semua elemen, masyarakat dapat menggunakan hak politiknya dengan aman dan lancar.
"Publik memberikan apresiasi bagaimana kita semua, bangsa ini bisa melewati satu proses yang sangat rumit dan menempatkan kebersamaan dalam perbedaan sebagai nilai yang paling utama," ujar dia.
2. Wamendagri soroti revisi UU pemilu dan pilkada
Menurut dia, keberhasilan pilkada tidak hanya memastikan stabilitas politik, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Oleh karena itu, Bima mendorong semua pihak untuk berkontribusi dalam pembahasan revisi undang-Undang pemilu maupun pilkada dan evaluasi sistem keserentakan pemilu.
Pembahasan ini, kata dia, akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk DPR, mahasiswa, dan tokoh masyarakat.
"Kita akan berbicara tentang isu keserentakan, dampak keserentakan bagi kualitas atau partisipasi pemilih. Kita juga akan berdiskusi tentang bagaimana kita mengevaluasi koordinasi antara KPU, Bawaslu, dan semua instansi terkait," imbuh dia.
3. Istana anggap sebagai pendorong semangat bekerja dan tak ingin terlena
Sementara, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, buka suara soal tingginya tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari pertama masa kerja pemerintahan Prabowo Subianto.
Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas dan Indikator Politik Indonesia, tingkat kepuasan publik masing-masing tercatat sebesar 80,9 persen dan 79,3 persen.
Ia memastikan, pemerintah menyambut baik hasil survei yang menunjukkan tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Prabowo dan Kabinet Merah Putih.
“Hasil tersebut mencerminkan kepercayaan dan dukungan rakyat terhadap langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah dalam menjalankan agenda prioritas nasional,” kata Yusuf dalam keterangan, Rabu (29/1/2025).
Yusuf juga menyampaikan, hasil survei ini menjadi pendorong bagi pemerintah untuk terus meningkatkan kinerja.
“Kepuasan publik ini pasti menjadi motivasi sekaligus tanggung jawab untuk terus bekerja cerdas lebih keras, konsisten, dan inovatif dalam memenuhi harapan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” lanjutnya
Dalam 100 hari pertama, Prabowo disebut mengambil sejumlah kebijakan strategis, termasuk menggencarkan upaya pemberantasan korupsi. Selain itu, pemerintah juga telah memulai program unggulan seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya generasi muda.
Pemerintah, menurut Yusuf, menyadari banyak pekerjaan yang masih harus dilakukan. Ia mengklaim pemerintah tidak akan pernah puas dan tidak terlena dengan hasil survei tersebut.
"Pemerintah akan terus memperkuat koordinasi antarlembaga, menjaga stabilitas politik, meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil harus berpihak pada kepentingan rakyat,” tegasnya.
Meski begitu, Yusuf menyampaikan apresiasi atas dukungan masyarakat.
