Pemerintah Siapkan Tiga Skema Jamin Pembayaran Gaji PPPK di Daerah

10 Agu 2026, 20:43 WIB

Ahmad Faisal

News

Channel

Add Us on Google

Pemerintah Siapkan Tiga Skema Jamin Pembayaran Gaji PPPK di Daerah

Pemerintah menyiapkan tiga skema untuk mendukung pemerintah daerah (Pemda) dalam memenuhi pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pembayaran gaji PPPK tetap terpenuhi dan tidak ada pegawai yang dirumahkan. (Dok. Kemendagri)

Intinya Sih

5W1H

Pemerintah menyiapkan tiga skema agar gaji PPPK daerah tetap terbayar: efisiensi anggaran, pembayaran Dana Bagi Hasil yang kurang bayar, dan tambahan Dana Alokasi Umum.
Mendagri menegaskan PPPK tidak boleh dirumahkan atau menganggur. Isu pembiayaan dibahas bersama Kementerian PANRB dan Kementerian Keuangan karena sejumlah daerah menghadapi keterbatasan belanja pegawai.
Pemerintah pusat mengalokasikan dukungan Rp18,9 triliun bagi daerah, termasuk DBH sekitar Rp10 triliun dan tambahan DAU lebih dari Rp8 triliun; pengalihan status guru juga sedang dikaji.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Pemerintah menyiapkan tiga skema untuk membantu pemerintah daerah membayar gaji PPPK melalui efisiensi anggaran, pembayaran kurang bayar Dana Bagi Hasil, dan tambahan Dana Alokasi Umum.
Who?
Pemerintah pusat, pemerintah daerah, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan, serta pegawai PPPK dan guru menjadi pihak yang terlibat.
Where?
Penjelasan disampaikan Muhammad Tito Karnavian usai rapat koordinasi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dukungan anggaran ditujukan kepada pemerintah daerah.
When?
Rapat koordinasi dan penjelasan Mendagri berlangsung pada Senin, 10 Agustus 2026. Dukungan anggaran mengacu pada penyesuaian alokasi dan penyaluran dana tahun 2026.
Why?
Langkah ini dilakukan karena sejumlah pemerintah daerah menyampaikan potensi keterbatasan anggaran belanja pegawai, khususnya untuk memenuhi gaji PPPK, agar tidak ada PPPK dirumahkan atau menganggur.
How?
Pemda diminta mengefisienkan perjalanan dinas, rapat, serta belanja makanan dan minuman. Jika belum cukup, pemerintah membayar DBH kurang bayar dan memberi tambahan DAU; dukungan total mencapai Rp18,9 triliun.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Pemerintah menyiapkan tiga skema untuk mendukung pemerintah daerah (Pemda) dalam memenuhi pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pembayaran gaji PPPK tetap terpenuhi dan tidak ada pegawai yang dirumahkan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan, skema pertama yang perlu dilakukan Pemda adalah melakukan efisiensi anggaran. Efisiensi tersebut antara lain melalui pengurangan perjalanan dinas, rapat yang tidak diperlukan, serta belanja makanan dan minuman.

Kedua, apabila Pemda memiliki Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum dibayarkan atau mengalami kurang bayar oleh pemerintah pusat, dana tersebut akan dibayarkan untuk membantu menutupi belanja pegawai.

1. Pemerintah pastikan PPPK tetap bekerja dan digaji

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. (Dok. Kemendagri)

Ketiga, apabila efisiensi telah dilakukan tetapi Pemda masih belum mampu memenuhi belanja pegawai, sementara DBH yang diterima tidak tersedia atau relatif kecil, pemerintah pusat akan memberikan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU).

"Ini saya kira, kebijakan Presiden yang sangat atensi terhadap permasalahan fiskal di daerah-daerah. Terutama untuk membayar biaya yang wajib untuk dibayarkan yaitu belanja pegawai," kata Mendagri kepada awak media usai Rapat Koordinasi Membahas Lanjutan Status PPPK dan ASN Guru, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/8/2026).

Mendagri menjelaskan, persoalan PPPK telah dibahas bersama kementerian terkait, termasuk mengenai status dan pembiayaannya. Hal tersebut menjadi perhatian karena sejumlah Pemda menyampaikan adanya potensi keterbatasan anggaran belanja pegawai, khususnya untuk memenuhi pembayaran gaji PPPK.

"Kita sudah exercise beberapa daerah, kami sudah ketemu dengan Menteri PANRB, kemudian juga dengan Menteri Keuangan. Prinsip kita tidak boleh ada opsi pegawai PPPK ini dirumahkan, apalagi menganggur, ya, harus dibayar gajinya," ujarnya.

2. Pemerintah kucurkan dukungan Rp18,9 triliun untuk daerah

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. (Dok. Kemendagri)

Pihaknya melanjutkan, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran DAU Tahun 2026, Penyaluran Kurang Bayar DBH sampai dengan Tahun 2024, dan Penyaluran Dana Treasury Deposit Facility pada Tahun 2026, total tambahan atau dukungan pemerintah pusat kepada daerah mencapai Rp18,9 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp10 triliun di antaranya merupakan DBH yang dibayarkan kepada daerah. Sementara itu, lebih dari Rp8 triliun berasal dari tambahan DAU.

"Jadi totalnya hampir Rp19 triliun, Rp18,9 sekian, Rp19 triliun. Nah, dengan adanya tambahan ini, kita semua berharap ini sudah bisa menyelesaikan permasalahan belanja pegawai, baik PPPK maupun paruh waktu juga, itu dibiayai, dibayar oleh Pemda masing-masing," katanya.

3. Pengalihan status guru didorong ringankan belanja daerah

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian saat ditemui di Kompleks Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (30/3/2026). (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Sementara itu, khusus untuk guru, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diatur pembagian kewenangan penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) menjadi kewenangan kabupaten/kota. Adapun Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi kewenangan pemerintah provinsi, sedangkan pendidikan tinggi menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Khusus terkait tenaga pendidik dan guru, Mendagri menjelaskan, pemerintah pusat dapat mengambil langkah untuk menangani persoalan tersebut. Salah satunya dengan mengalihkan status guru menjadi aparatur sipil negara (ASN) pemerintah pusat, yang kemudian dapat ditempatkan di daerah yang mengalami kekurangan guru sehingga distribusi tenaga pendidik lebih merata.

"Nah, ini sedang lakukan exercise. Tadi juga saya menjelaskan ini pasti akan meringankan pemerintah daerah juga, khususnya dalam mengurangi belanja pegawai," katanya.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, dan Menteri Agama Nasaruddin Umar. (WEB)

Sponsored Content: This article is a paid collaboration. While this content is sponsored, all insights, reviews, and editorial standards remain entirely our own.