Pemda Keluhkan Gaji Pegawai, Mendagri Pastikan Pemerintah Tak Lepas Tangan

Tito pun memberi solusi kepada pemda untuk mengatasi masalah itu. Dia mengatakan, setiap pemda wajib melakukan efisiensi anggaran. Berdasarkan hasil investigasi tim Kemendagri, ditemukan banyak pos anggaran daerah yang sebenarnya bisa dipangkas untuk dialihkan ke gaji pegawai.

Pos-pos anggaran yang dinilai terlalu boros dan tidak efisien tersebut antara lain besarnya biaya perjalanan dinas hingga honor rapat para pejabat. Sektor ini harus ditekan.

Tito mencontohkan sekaligus mengapresiasi inisiatif Bupati Lahat yang sukses menghemat anggaran hingga Rp400 miliar. Penghematan ini hanya dengan melakukan efisiensi belanja pendukung.

"Nah itu yang saya minta, kerjakan dulu itu (efisiensi). Jangan tahu-tahu minta aja langsung tambahan DAU (Dana Alokasi Umum), No. Kerjakan dulu efisiensi dan kami akan turunkan tim," kata Tito dalam keterangan resminya, Rabu (5/8/2026).

Kemudian, Kemendagri menurunkan tim khusus ke daerah. Tim ini bertugas meninjau kelayakan pemberian insentif, khususnya bagi daerah yang masih memiliki piutang Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum ditransfer oleh pemerintah pusat.

Lewat skenario ini, Kemendagri akan bertindak proaktif mendorong dan mengawal langsung proses pencairan DBH tersebut ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Prioritas utama dari pencairan dana tersebut adalah untuk memastikan hak-hak atau belanja pegawai daerah bisa segera dilunasi.

"Kami akan sampaikan ke Menteri Keuangan, tolong dong bayarin yang itu. Karena itu buat belanja pegawai. Begitu dibayar, dia sudah cukup, selesai masalah," ujar Tito.

Ada opsi terakhir yang diperuntukkan bagi daerah-daerah dengan kondisi finansial paling kritis. Syaratnya, daerah tersebut sudah ditelusuri, melakukan efisiensi maksimal, namun kasnya tetap tidak cukup, terlebih mereka tidak memiliki piutang DBH dari pusat.

Berdasarkan catatan Kemendagri, terdapat sekitar 79 daerah di Indonesia yang mengalami kesulitan untuk membayar gaji pegawai. Untuk daerah-daerah dengan kondisi seperti inilah pemerintah pusat melalui Kemenkeu bersedia turun tangan memberikan suntikan Dana Alokasi Umum (DAU).

"Nah ada daerah yang mungkin efisiensi sudah dilakukan, sudah kita bedah, enggak cukup. DBH enggak ada atau ada DBH tapi enggak cukup bayar belanja pegawai dari jalan lain. Ini harus top up dari Menteri Keuangan," ucap Tito.