Pemerintah Bentuk Pokja Tangani 13 Kasus Pelanggaran HAM Berat Mandek

Yusril menunjuk Otto Hasibuan sebagai Ketua Pokja karena latar belakangnya sebagai praktisi hukum. Tim tersebut akan melibatkan unsur Kejaksaan Agung, Komnas HAM, Polri, akademisi, serta mantan hakim.

"Kebetulan beliau seorang advokat kawakan yang paham soal-soal begini, bukan hanya seorang Wamenko. Tentu beliau dapat memberikan suatu arahan melakukan penyelidikan dan penyidikan," kata Yusril.

Yusril menjelaskan, salah satu kendala penanganan kasus terletak pada pembagian kewenangan. Komnas HAM memiliki kewenangan penyelidikan, sedangkan penyidikan dilakukan Kejaksaan Agung. Berkas perkara juga kerap dikembalikan karena dinilai belum memenuhi kecukupan bukti.

"Kalau kami penyidik, kami bisa panggil orang, kami bisa panggil paksa. Kami kan penyelidik, gak bisa," ujar Yusril.

Pokja akan membahas kemungkinan melibatkan jaksa atau polisi yang memiliki pengalaman penyidikan dalam proses penyelidikan Komnas HAM. Pemerintah juga ingin menyamakan persepsi mengenai kualifikasi suatu peristiwa sebagai pelanggaran HAM berat.

Yusril mengatakan, dari total 17 kasus dugaan pelanggaran HAM berat, empat di antaranya telah disidangkan. Kasus yang disebut antara lain Timor Timur, Tanjung Priok, Paniai dan Abepura. Seluruh perkara yang telah disidangkan itu berujung vonis bebas karena dinilai tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Sementara itu, 13 kasus lainnya masih menghadapi hambatan dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Daftar peristiwa yang menjadi perhatian mencakup tragedi 1965-1966, Penembakan Misterius (Petrus), Peristiwa Talangsari Peristiwa, Rumoh Geudong, penghilangan paksa 1997-1998, Kerusuhan Mei 1998 Trisakti dan Semanggi, hingga peristiwa di Papua.

Yusril berharap, pokja tersebut dapat menemukan mekanisme agar penanganan perkara yang selama ini terhambat bisa dilanjutkan.

"Mudah-mudahan setelah Pak Otto bekerja ada formulanya, 13 kasus yang mandek bisa jalan lagi," kata dia.